Selasa, 23 April 2013

Strategi Menang Pemilu Legislatif: Memahami Sengketa Pemilu


Seri Pendidikan Politik IV.

Memahami Prosedur: Penentuan Bakal Calon Pengganti, dan Sengketa Pemilu
(Syarief Aryfa'id)



Bagaimana Mekanisme Penentuan Bakal Calon Pengganti?

  1. Apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.
  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada point (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
  3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
  4. Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada point  (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
  5. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, tidak mempengaruhi DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  6. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, tidak dapat diganti oleh partai politik.
  7. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, dapat diganti oleh partai politik pada masa perbaikan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
  8. Partai politik melalui petugas penghubung partai politik mengajukan bakal calon pengganti kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sejak diucapkannya putusan pengadilan.
  9. Partai politik menyampaikan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam surat pencalonan (Model B), daftar bakal calon (Model BA), dan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  10. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/ penelitian terhadap surat pencalonan (Model B), daftar bakal calon (Model BA), dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud, selama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan bakal calon pengganti dari partai politik.


Bagaimana Prosedur Penggantian Calon Yang Meninggal Dunia?
  1. Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
  2. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.
  3. Tahapan pencalonan Anggota DPRA, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRP dan DPRPB yang dipilih, berpedoman kepada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.


 Tentang Sengketa Pemilu
 Apa itu Sengketa Pemilu?
  1. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara partai politik peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada point (1) yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di wilayah Provinsi Aceh, diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang.

 Apa yang dimaksud dengan Sengketa tata usaha negara Pemilu?
  1. Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Apabila sengketa Pemilu yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42  UU Pemilu, tidak dapat diselesaikan oleh partai politik dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
  3. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada point (2) ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU No. 28 telah digunakan.
  4. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada point (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.
  5. Apabila pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada point (3) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
  6. Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada point (3) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

 Bagaimana Kewenangan Partai Politik terkait sengketa tersebut?
  1. Partai politik atau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak dapat menerima atau melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) PKPU 
  2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada point  (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6)  PKPU
  3. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada point (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.4.      Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada point (3) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
  4. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) PKPU atau putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

 Bagaimana Kewenangan MA dalam Sengketa tersebut?
  1. Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dan Pasal 44 ayat (4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan permohonan partai politik atau bakal calon, dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mencantumkan bakal calon yang bersangkutan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
  2. Bakal calon pengganti yang semula menggantikan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah tercantum dalam DCS dan/atau DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dicabut dan tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
  3.  Nomor urut bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dicabut sebagaimana dimaksud pada point (2), ditempati oleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada point (1).
  4. Perubahan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada point (3), disertai dengan perubahan daftar bakal calon (Model BA) oleh partai politik.

 Ketentuan lain yang di atur dalam PKPU.  
  1. Pencalonan Anggota DPRP dan DPRPB berpedoman pada peraturan ini kecuali yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.
  2. Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
  3. kerja yang terdiri dari unsur KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.
Poskan Komentar