Sabtu, 28 Februari 2015

Partisipasi dan Politik Anggaran

Partisipasi dan Politik Anggaran
Resensitor: Syarief Aryfaid

Tulisan ini merupakan hasil dari resensi sebuah buku yang menurut saya cukup menarik. buku yang berjudul  ORDE PARTISIPASI; Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran, yang diterbitkan oleh Perkumpulan PraKarsa Jakarta ini, merupakan buku teks yang sangat kontekstual yang memberikan arahan sekaligus kritik terhadap mekanisme politik anggaran dewasa ini. 

A.      Pengantar

Apakah partisipasi merupakan arus untuk ‘radikalisasi’ atau sebaliknya merupakan arus moderasi?
Partisipasi diambil dari bahasa Inggris “participation”. Participation sama artinya dengan “to take part”, dan “to have” atau “to posses”, yang dalam Bahasa Indonesia bermakna “ikut serta”dan “memiliki andil”. Kata ini diserap oleh bahasa Inggris dari abad XVI, dari Bahasa Latin participat yang artinya “share in” yang diangkat dari kata kerja “participare”(pars,part+capere,artinya “take” atau ambil) (New Oxford Dictionary of English,1999).
Dalam kamus Oxfofd Dictionary of Sociologi (Gordon Marshall, 1998), Participatory Democracy adalah reinkarnasi Abad XX dari model pemerintahan ideal ala Yunani kuno, yakni suatu pemerintahan oleh rakyat (demos). Istilah ini merujuk pada tipe demokrasi langsung dimana seluruh warga negara ikut serta secara aktif dalam memutuskan semua keputusan-keputusan penting. Istilah participatory democracy gencar dipakai oleh gerakan mahasiswa pada tahun 60-an di Amerika dan Eropa. Istilah ini menjadi satu kata kunci dari jalan keluar yang diusulkan oleh gerakan-gerakan sosial baru seperti gerakan anti nulir, gerakan kiri baru, gerakan perempuan diawal-awal dan grerakan perdamaian akhir tahun 1960-an dan 1970-an.
Orde partisipasi adalah upaya mengenali dan mengklarifikasi arti penting, manfaat dan halangan-halangan bagi penerapan pendekatan partisipatifdalam konteks relasi antara pemerintah dan masyarakat di era demokrasi multipartai. Orde partisipasi membahas dua pokok soal: (i) pada level gagasan dan konsepsi, mengpa partisipasi dan pendeketan partisipasi penting dan bisa dijalankan: (ii) pada level praktis dan kelembagaan,apa saja prasyarat-prasyaratbagi partisipasi yang sejati.
Di banyak Selatan da Utara, rezim demokrasi telah lama diperjuangkan dan dengan biaya sosial yang tidak kecil. Karena rezim demokrasi dan perangkatnya -sistem multipartai, kebebasan pers,kebebasan bersuara dan berorganisasi-  dianggap jalan terbaik untuk mengatasi banyak masalah suatu negara dan masyarakat.
Pada dewasa 1980-an dan 1990-an, dunia menyaksikan runtuhnya atau lengsernya rezim-rezim otoriter. Suatu gelombang sosial politik yang dikenal sebagai gelombang demokrasi. Demokrasi multipartai berhasil dipulihkan kembali. Kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi serta berpolitik menjadi standar kehiupan politik. Konstitusi baru ditulis ulang atau diamandeman, dan pemilu bebas diselenggarakan untuk memilih parlemen dan pemerintah baru yang demokratis dan absah. Nama-nama seperti  Pinochet, Medici, Soeharto, Mobutu Sese Seko, kini tinggal jadi sejarah atau lebih tepat menjadi “hantu sejarah”.
Di Indonesia paska Soeharto, jaman itu disebut Jaman Reformasi. Ditandai oleh pemilu yang bebas, sistem multpartai, pemilu secara langsung dan seterusnya.tetapi seiring wktu berjalan -demokrasi multipartai dianggap belum berhasil menjadi sarana dan wadah bagi pemenuhan hak-hak warga negara. Secara implisit dan ekspilit, orang bertanya tentang kelebihan dan kekurangan rezim demokrasi multipartai. “Partai hanya mengurusi dirinya sendiri...”,”mengapa tidak ada stabilitas...?”, “pemerintahan terlalu sering gnti...”, “lapangan kerja tidak ada...”, “demokrasi dibajak oleh elite...”, dan “pelanggaran hak asasi manusia masa lalu belum dituntaskan...” dan seterusnya- adalah sedikit dari keluhan atau pertanyaan yang ada.
Akbitya, sebagian orang indonesia menginginkan kembali “orang kuat” yang bertangan besi – dan malah ingin kembali kemasa lalu- ketika pemerintahan  Soeharto memerintah secara otoriter dan dengan pers yang dibelenggu tetapi dianggap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi warga dan menghasilkan stabilitas politik.
Di indinesia, lebih dari negara manapun juga, transisi menuju rezim demokrasi ini diperumit dan dpersusah oleh dua fakor : (i) transisi politik dibarengi atau didahului oleh kehacuran ekonomi nasional yang berakibat langsung pada kelemahan anggaran nasional akibat beban hutang; da (ii) campur tangan lembaga – lembaga keuangan interasional yang mengatur segi –segi makro dan mikro indonesia. Mulai tingkat suku bunga hingga tingkat gi pegwai negeri, dan dari kebijakan fiskal hingga kebijakan perdagangan luar negeri. Dengan paradigma dan prinsip liberalisasi, privatissi dan deregulasi dijadikan sebagai pemandunya.
Otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerinta kota dan kabupaten, merupakan kesempatan emas untuk menata ulang relasi kuasa antara pemerintah pusat dan daerah menuju relasi yang lebih adil dan setara. Otonomi daerah juga merupakan jembatan emas  bagi perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan umum mendasar yang lebih baik. Dan secara umu: penigkatan umum kehidupan warga negara. Akan tetapi, otonomi darah juga dapat kandas dalam “elite capture”.  Bahkan, tanda – tanda menunjukkan bahwa otonomi daerah akhirnya dilihat sebagai peluang untuk pelepasan tanggung jawab negara atas hak – hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, air minum dan sebagainya). Yang terjadi akhirnya, otonomi daerah sekadar bertindak sebagai  “pembuka jalan” bagi arus privtisasi, liberalisasi dan neo- liberalisme ekonomi berkedok partisipasi warga dan otonomi daerah.
Karena itu, soal anggaran pemerintah dan anggaran pembangunan menjadi titik perdebatan karena disinilah ketegangan antara elitisme dan populisme diperagakan. Bagi kalangan feminis dan penganjur Gende Budget, anggaran merupakan arena tolak- tarik antara paham patriarkis da keadilan gender. Anggaran pemerintah menjadi sumber dan simbol relasi kuasa antara elite dan warga negara sekligus instrumen ampuh bagi perbaikan dan mpemenuhan mutu kehidupan warga. Perkaranya sekarang, sejauh mana anggaran pemerintah telah diarahkan untuk memenuhi pelayanan umum dan kebutuhan – kebutuhan sosial ekonomi warga? Apa bila para pejabat pemerintah dan wakil rakyat tidak mampu “ menerjemahkan ” kebutuhan warga negara, bagaimana caranya agar mereka dapat lebih tanggap, dan berpihak kepada warga negara? Bagaimana partisipasi warga dapat mengisi arah dari alokasi anggaran?

Empat perkara yang mengemuka dalam Bunga Rampai ini adalah :

Sejauh mana demokrasi multipartai di negara – negara Utara da Selatan berhasil atau gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada warga negara? Dan sebaliknya, bagaimana warga negara dapat me-revitalisasi agar demokrasi dapat tanggap, peka dan aspiratif kepada kebutuhan dan aspirasinya, terutamake pada kelompok yang secara sosial dan ekonomi rentan dan lemah? Pada tingkat gagasan, demokrasi liberal senantiasa didera oleh ketegangan antara “Model Athena” versus “Model Roma”, antara “Demokrasi Perwakilan” dengan “Demokrasi Langsung”, antara “Demokrasi Prosedural/Formal” versus “Demokrasi Substantif”, dan antara “Demokrasi Representif” versus “Demokrasi Partisiptif/Delibratif”.
Dalam pengalaman indonesia, masih terus terjadi perdebatan tentang sejauh mana transisi demokrasi di indonesia paska Soeharto telah membuka ruang – ruang sosial politik baru bagi kelompok- kelompok warga negara. Sejumlh ahli dan studi menyatakan bahwa demokrasi telah dibajak. Disisi lain, sejumlah fakta menunjukkan bahwa gerakan – gerakan sosial dan warga negara telah bangkit dalam bentuk forum – forum warga. Sejauh mana partisipasi telah berjalan di indonesia? Apakah partisipasi yang formalistik, teknokratis, dan prosedural? Ataukah partisipasi yang berwatak “sosial” dan “substantif”? apakah partisipasi sekadar merubah prosedur dan tatacara advokasi, ataukah juga merubah relasi kuasa yang timpang antara yang lemah dan yang kuat sehingga partisipasi menjadi sarana dan tujuan dalam pembedayaan kelompok – kelompok marjinal?
Sejauh mana perencanaan dan penganggaran pembangunan (APBD kota dan kabupaten dan juga APBN) telah melewati proses partisipasi publik. Penganggaran (dan perencanaan di dalamnya) menjadi batu ujian bagi ada tidaknya partisipasi. Karena proses penganggaran pada kenyataannya tidak saja menyangkut proses prosedural, teknis dan teknokratis tetapi juga proses sosial (sejauh mana alokasi anggaran dan manfaat sosial ekonominya bagi warga telah menjadi fokus pertimbangan) dan politik (apakah ketimpangan relasi kuasa antara wakil rakyat dan pejabat pemerintah di satu pihak dengan warga Negara di pihak lan, mampu dipertemukan dan disinergikan dalam bentuk kesepakatan tentang alokasi dan manfaat anggaran).
Sebagai soal konseptual dan praktis, institusi seperti apa yang dapat menjamin berjalannya partisipasi warga negara yang sejati? Hal ini menjadi pertanyaan yang tidak mudah apabila partisipasi –baik sebagai metode maupun sebagai tujuan- harus juga bersifat sosial dan subtanti. Dikatakan sosial dan substantif karena bertujuan memperbaiki relasi kuasa yang timpang antara yang lemah dan yang kuat. Dan dalam masyarakat yang patriarki, dimana kaum perempuan menjadi pihak yang selalu ditolak hak – haknya, kelembagaannya yang macam apa yang semestinya ada? Apakah institusi negara yang aktifis seperti model welfare state memadai? Apakah partai politik merupakan agen memadai jika partai politik mencukupi, pertanyaannya adalah : Partai politik seperti apa? Apakah NGO dan garakan – gerakan sosial kelembagaan sudah mencukupi? Dan NGO dan gerakan sosial seperti apa?
Disinilah pengalaman kota Porto Alegre di Brazil menjadi bahan yang menarik untuk diperiksa. Karena setidaknya sejumlah institusi sosial politik (pemerintah, partai politik, dan organisasi warga Negara akar rumput) bahu membahu dan jalin menjalin menyusun dan merawat proyek anggaran partisipatif ini hingga membawa perbaikan – perbaikan, tidak saja dalam hal tingkat hidup warga kota yang miskin dan rentang tetapi juga pada segi pendapatan pajak dan administrasi pemerintahan Kota Porto Alegre
Tetapi segera timbul diskusi, sejauh mana kota Porto Alegre merelevan dan dapat diadopsi oleh negara lain termasuk indonesia, dan apa saja prasyarat-prasyartnya. Institusi juga berarti kerangka hukum yang mendukung atau tidak proses partisipasi yang bermakna, baik dalam hal penganggaran, dan dalam perencanaan pembangunan.
Orde partisipasi bertolak dari premis bahwa bentuk – bentuk partisipasi dan pendekatan partisipasi yang non-tradisional adalah mungkin, desirable dan dapat dijalankan. Yang menjadi concern dari bunga rampai adalah, dalam konteks demokrasi multi partai, institusi macam apa yang menjamin dan mendorong partisipasi warga negra supaya sistim politik dan pemerintah makin peka, tanggap (responsif) dan berpihak kepada mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi.

Bagian Pertama, menyajikan analisa tentang perkembangan gagasan dan arti penting partisipasi serta usaha menjawab pertanyaan isntitusi yang macam apa yang diperlukan terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Bagian ini terdiri dari tulisan Gaventa dan Baierle. Tulisan John Gaventa menjawab mengapa dan bagaimana pendekatan partisipatif dapat dijalankan. Dengan mengidentifikasi berbagai pengalaman empiris di sejumlah negara -dan berbagai prasyarat yang relevan-  Gaventa mengajukan enam gagasan. Antara lain connecting people and institution karena tanpa pertautan itu, warga negara akan sekadar menjadi “foters”, sekedar menjadi “pencoblos kertas suara”, seperti yang diajukan oleh banyak hasil survei dan riset, sementara hidu sehari –harinya terabaikan dan terpisah dari institusi (politik dan pemerintah) yang dipilihnya. Dus, mempertautkan rakyat dan kelembagaan adalah tantangan abad XXI yang tidak lain adalah menemukan dan menghidupkan kembali kaitan dan hubungan yang terus menerus antara warga negara dengan institusi-institusi baik politik dan pemerintah. Gaventa juga mengusulakan pemahaman baru tentang makna warga negara dan kewargaan (citizenship). Warga negara perlu dimengerti lebih sebagai agen dan pelaku politik yang aktif dan terorganisasi ketimbang sekedar sebagai pengguna dan sasaran dari program dan produk-produk pemerintah.
Sergio Bierle menganalisa secara rinci pengalaman kota Porto Alerge dalam melaksanakan Anggaran Partisipatif (AP) atau aslinya dalam bahasa portugis dikenal sebagai Orcamento Participativo (OP). Baierle memaparkan cirir-ciri dan pertumbuhan AP, termasuk menampilkan data-data statistik mengenai latar belakang sosial dan politik peserta AP. Misalnya, satu fakta yang menarik dari data adalah peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam proses tersebut. Kini mereka merupakan mayoritas, bukan hanya dalam sidang pleno AP(57%) tetapi juga sebagai pemimpin perkumpulan komunitas (58,9%) dan sebagai delegasi AP(54,7%). Baierle menyatakan bahwa orang tidak bisa mengabaikan hasil-hasil kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh AP. Lepas dari berbagai ragam analisa tentang AP, kenyataaan menunjukkan bahwa ”segala kemajuan di kota itu mustahil bisa dicapai tanpa memperbaiki anggaran kota”.
Bagian Kedua, menganalisa perkembangan pasang surut partisipasi warga negara di indonesia. Juni Thamrin memperlihatkan dua macam modus partisipasi yang mungkin dijalankan, invented participation dan popural participation. Dia mencatat perkembangan penting tentang munculnya prakarsa-prakarsa forum warga dan berbagai gerak ditingkat masyarakat dan akar rumput. Sutoro Eko, memperlihatkan pasang surut demokratisasi dan partisipasi warga di desa sebelum dan sesudah era reformasi. Misalnya dia menunjukan munculnya tiga kelembagaan demokrasi dan partisipasi di desa paska reformasi : Rembuk Desa,LMD (Lembaga Musyawarah Desa), dan BPD (Badan Perwakilan Desa). Sutoro berpendapat bahwa “....demokratisasi desa memiliki kemampuan membuat pemerintah desa lebih akuntabel, transparan dan responsif dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa. Sudah banyak contoh membuktikan bahwa kepala desa bermasalah dan akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri karena tidak ada demokrasi di desa, demokrasi merupakan kekuatan baru untuk pembaharuan pemerintahan desa agar pengelolaan barang-barang  publik desa(jabatan, kebijakan, keuangan, sumber daya alam dll) dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat”.
Suhirman memeriksa kerangka hukum perencanaan dan penganggaran di indonesia baik ditingkat nasional dan daerah. Dia bertanya : sejauh mana peluang bagi perencanaan dan penganggaran partisipatif? Suhirman berpendapat bahwa peluang bagi partisipasi masih terbuka luas, karena kata-kata “partisipasi” telah menjadi tujuan dari berbagai undang-undang dan peraturan dan tak satupun undang-undang melarang partisipasi warga negara. Hanya satu perkara, bagaimana caranya? Dia menulis “selama ini proses-proses tersebut hanya menjadi wahana bagi eksekutif-tentu saja termasuk para birokrat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dan legisatif”. Untuk mwujudkan perencanaan dan penganggaran partisipatif, tulisan Suherman diakhiri dengan ajakan bahwa “...sudah saatnya bagi masyarakat sipil untuk segera merebut ruang tersebut. Ini bukan untuk kepentingan masyarakat sipil saja melainkan untuj kepentingan demokrasi, keadilan sosial,dan peningkatan kinerja pemerintahan”.
Bagian Ketiga menganalisa pengalaman kota Porto Alegre dan menarik relevansinya bagi indonesia. Pengalaman kota Porto Alegre terus menjadi bahan kajian dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Misalnya, sejumlah penulis melihatnya sebagai hasil dari kerja-kerja partai politik sementara pnulis lain memandangnya sebagai karya gerakan-gerakan sosial
Pietra Widiadi memahami bahwa proses yang terjadi di kota Potro Alegre merupakan hasil sejarah dan politik yang khas Brazil dan Porto Alegre, lebih khusus pikiran-peranan dari pikiran teologi pemerdekaan (meminjam istilah Romo Mangunwijaya) yang kuat mencita-citakan keadilan sosial. Faktor kedua, adalah peranan dri pendidikan kritis warga ala Paulo Freire sebagai unsur penting dalam keberhasilan Anggaran Partisipatif di kota Porto Alegre. Dedi Haryadi mengefaluasi manfaat dari praktek penganggaran partisipatif  di kota Porto Alegre, Brazil, dengan memeriksa hasil-hasil karya dari pengalaman tersebut. Bertolak dari pengalaman kota Porto Alegre dan kenyataan di Bandung, tulisannya mendukung perlunya “hijrah” atau perubahan konsep dan metode perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dari yang bersifat “politik dan teknokratis” menjadi perencanaan dan penganggaran yang “politik, teknokratis dan partisipatoris”. Karangan Sugeng Bahagij, memperlihatkan peran dan sinergi tiga pihak dari eksperiment Anggaran Partisipatif  di kota Porto Alegre. Yakni peranan partai politik yang penuh dengan gagasan, peran pemerintah kota yang inovatif dan kebangkitan masyarakat sendiri sebagai unsur-unsur kunci yang menarik. Bagian penutup mendiskusikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota di indonesia apabila hendak menerpakan model Porto Alegre.
Bagian Keempat, hendak mencoba mendengarkan pengalaman partisipasi warga negara dari tema-tema yang kini menjadi kegelisahan banyak orang : perkara buruh migran, dan soal hutang luar negeri.
Karangan Wahyu Susilo bertnya bukankah partisipasi dan demokrasi juga seharusnya perbaikan nasib dan martabat rakyat biasa termasuk buruh migran? Dia menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi bukan saja partisipasi politik sekadar ikut serta dalam pemilu tetapi juga menekankan pentingnya kekuatan teroganisasi dari buruh migran, agar partisipasi dari kaum buruh migran menjadi efektif. Sementara tulisan Chris Wangkay mengajukan tantangan kepada proses pengambilan keputusan ekonomi/anggaran di tingkat nasional : bagaimana mung kin mendahulukan pembayaran utang sementara nasib rakyatnya begitu susah? Apakah secara sosial dan ekonomi dapat dibenarakan? Bertolak dari pengalaman advokasi utang INFID selama lima tahun terakhir, Chris menekakan pentingnya ketertlibatan warga negara dalam memutuskan soal beban utang pemerintah.
Bagian Kelima, bagian trakhir, mengajukan semacam “peringatan”atas metode dan pendekatan partisipasi yang sedang dilancarkan oleh berbagai kalangan. Selama ini, partisipasi dan pendekatan partisipasi sering dianggap “obat mujarab” dan pengertian partisipasi seringkali terlalu longgar. Sehingga apa saja dapat diberi cap partisipasi asalkan kata itu diperlukan untuk pembenaran. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi atas makna partisipasi. Kriteria agar partisipasi tidah diselewengkan juga perlu digagas dan disusun karena partisipasi yang tidak menghasilakn perubahan ketimpangan atas relasi kuasa hanya akan melanggengkan penindasan, baik dari perspektif kaum marjinal yang lemah secara ekonomi maupun dari sudut pandang kelompok perempuan.  Kaum perempuan melihat partisipasi dari tujuannya, yaitu sebagai koreksi fundamental terhadap masyarakat patriarkhi. Itulah yang dianalisa Yohanes dan Masenus Arus dan Eva K Sundari. Yohanes dan Masesus Arus menulis: ”dari sudut kelembgaan, dapat juga dikatakan bahwa walaupun pendekatan partisipatif dapat mengangkat masalah-masalah mikro kedalam pusat pengambilan kebijakan, tetapi secara politis masyarakat miskin tidak serta merta dapat dibebaskan dari proses marginalisasi dan eksklusi, suatu dilema yang ingin dikritiknya sejak awal. “Eva K Sundari menganalisa perkembangan kerja-kerja advokasi anggran di indonesia dengan mengidentifikasi sumber dan faktor-faktor pendorongnya. Dia juga menyatakan bahwa metodologi adokasi hendaknya tidak menjadi tujuan advokasi . menurutnya, tanpa agenda keadilan gender maka advokasi anggaran hanya akan beresiko kegagalan. “...Sehingga advokasi kalau toh berhasil meruntuhkan satu bentuk dominasi (negara terhadap rakyat misalnya) tetapi advokasi tersebut justru sekaligus melanggengkan bentuk dominasi berdasar gender (pengekslusian kelompok disable misalnya).
Sebagai catatan penutup, dua kelemahan bunga rampai  ini perlu di sebut: Pertama, tidak adanya karangan yang bertolak dari tema lingkungan hidup, padahal urgnsi partisipasi pada arena lingkungan hidup merupakan kesepakatan semua orang, karena kehancuran hutan dan lingkungan hidup indonesia sedemikian parah,sehingga atas berbagai alasan dan sebab,kami tidak berhasil mngumplkan tulisan dengan tema tersebut. Kedua, keragaman kedalaman dari masing-masing tulisan yang ada. Hal ini tak terhindarkan karena asal-usul dan sifat bunga rampai seperti yang diceritakan dibagian awal pengantar ini.

B.      Isi Buku

Pada Bagian Pertama, ada dua penulis yaitu Jhon Gaventa dan Sergio Baierle, dimana kedua penulis tersebut  menyajikan analisa tentang perkembangan gagasan dan arti penting partisipasi serta usaha menjawab pertanyaan institusi macam apa yang diperlukan terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Bagian ini terdiri dari tulisan Gaventa dan Baierle.
Tulisan John Gaventa menjawab mengapa dan bagaimana pendekatan partisipatif dapat dijalankan. Dengan mengidentifikasi berbagai pengalaman empiris di sejumlah negara -dan berbagai prasyarat yang relevan-  Gaventa mengajukan enam gagasan. Antara lain Pertama, connecting people and institution (menghubungkan rakyat dengan kelembagaan), hal ini beranjak dari tesis bahwa tantangan utama abad 21 adalah penciptaan hubungan-hubungan kelembagaan baru antara rakyat biasa dan institusi-institusi-teruatama di pemerintahan- yang mempengaruhi kehidupan rakyat. Karena tanpa pertautan itu, warga negara akan sekadar menjadi “foters”, sekedar menjadi “pencoblos kertas suara”, seperti yang diajukan oleh banyak hasil survei dan riset, sementara hidup sehari-harinya terabaikan dan terpisah dari institusi (politik dan pemerintah) yang dipilihnya.
Kedua, Bekerja pada dua sisi (negara dan masyarakat). Ia mejelaskan pentingnya merajut kembali jalinan antara warga negara dan pemerintah daerah, berarti bekerja pada dua sisi yakni sisi negara dan sisi masyarakat. Itu artinya, metode yang digunakan harus melampui pendekatan “masyarakat sipil” atau pendekatan berbasis negara, agar dapat menemukan fokus pada titik temu kedua belah pihak, melalui bentuk-bentuk partisipasi, sikap responsif, dan akuntabilitas baru.
Ketiga, Pentingnya merumuskan ulang makna suara warga negara (voice), mengkonsepsi kembali partisipasi dan kewarganegaraan (citizenship). Ia menjelaskan bahwa seruan tentang perlunya bentuk-bentuk baru keterlibatan antara warga negara dan negara pada dsaranya mencakup keperluan untuk suatu pemikiran ulang tentang cara-cara yang dapat menyuarakan dan mewakili suara warga negara dalam proses politik, dan mengkonsepsikan ulang pengertian partisipasi dan kewarganegaraan dalam kaitanya dengan pemerintahan daerah.
Keempat, Mempelajari hasil, sambil bereksperimen.  Dalam kontes ini ia menjelaskan bahwa; walaupun pencaharian mekanisme itu bekerja, berpihak kepada siapa, dan bagaimana hasil-hasil nayatanya dari sisi keadilan sosial. Secara umum, walaupun ada  beberapa bukti tentang hasil-hasil pengembangan demokrasi yang positif, hanya sedikit bukti tentang hasil-hasil yang pro-rakyat miskin. Ia juga menjelaskan bahwa janji-janji desentralisasi demokratis, terutama dala bentuk-bentuk baru yang lebih inovatif, memang menggiurkan.
Kelima, Menciptakan prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan.  Ia menjelaskan bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan eksperimen-eksperimen pemerintahan partisipatoris dapat berjalan sukses,hanya ada di sedikit negara. Karena itu, strategi-strategi intervensi yang efektif pada banyak kasus dimulai dengan bagaimana menciptkan kondisi yang dibutuhkan agar tata pemerintahan partisipatoris berjakalan sukses. Ia juga mencontohkan beberapa negara (India, Brasil dan Afrika Selatan) sebagai negara yang memungkinkan sukses pemerintahan partisipatoris, yaitu: 1) Kapasitas pemerintah pusat yang kuat; 2) masyarakat sipil yang berkembang, dan 3) kekuatan-kekuatan politik terorganisasi, seperti partai politik yang mempunyai karakterisitik gerakan sosial yang kental.
Keenam, Memikirkan kembali makna lokal di era globalisasi.  Ia menjelaskan; walupun lokal dan tema-tema yang terkait dengan partisipasi dan pemberdayaan makin sering dibicarakan dalam diskursus pembangunan, lokal punya banyak pengertian yang saling bertentangan secara politik, dan ia sendiri merupakan konsep yang problematis, terutama di era globalisasi.
 Dus, mempertautkan rakyat dan kelembagaan adalah tantangan abad XXI yang tidak lain adalah menemukan dan menghidupkan kembali kaitan dan hubungan yang terus menerus antara warga negara dengan institusi-institusi baik politik dan pemerintah. Gaventa juga mengusulkan pemahaman baru tentang makna warga negara dan kewargaan (citizenship). Warga negara perlu dimengerti lebih sebagai agen dan pelaku politik yang aktif dan terorganisasi ketimbang sekedar sebagai pengguna dan sasaran dari program dan produk-produk pemerintah.
Sedangkan Sergio Bierle  dengan topik Transformasi dan pemberdayaan melalui anggaran partisipatoris,  ia menjelaskan beberapa hal. Pertama, ia secara kritis mepertanyakan tentang anggaran partisipatoris, sebagai pembelajaran kewarganegaraan, kebijakan publik atau strategi stranformasi sosial. Denga menganalisa secara rinci pengalaman kota Porto Alerge dalam melaksanakan Anggaran Partisipatif (AP) atau aslinya dalam bahasa portugis dikenal sebagai Orcamento Participativo (OP). Baierle memaparkan cirir-ciri dan pertumbuhan AP, termasuk menampilkan data-data statistik mengenai latar belakang sosial dan politik peserta AP. Misalnya, satu fakta yang menarik dari data adalah peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam proses tersebut. Kini mereka merupakan mayoritas, bukan hanya dalam sidang pleno AP(57%) tetapi juga sebagai pemimpin perkumpulan komunitas (58,9%) dan sebagai delegasi AP(54,7%). Baierle menyatakan bahwa orang tidak bisa mengabaikan hasil-hasil kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh AP. Lepas dari berbagai ragam analisa tentang AP, kenyataaan menunjukkan bahwa ”segala kemajuan di kota itu mustahil bisa dicapai tanpa memperbaiki anggaran kota”.
Kedua, ia juga menjelaskan bagaimana peran NGO dalam proses AP, sekaligus mempertanyakan idealisme NGO dalam AP. Kalangan NGO juga menilai bahwa AP adalah bersifat pragmatis, serta NGO juga berperan sebagai tukang lobi anggaran.

Pada Bagian kedua, terdapat tiga penulis yaitu; Pertama, Juni Thamrin dengan topik “menciptakan ruang baru bagi demokrasi partisipatif; dinamika dan tantanganya”. Penulis kedua; Sutoro Eko, dengan topik “memperdalam demokrasi desa”, dan penulis ketiga, Suhirman, dnegan  topik, “Kerangka hukum perencanaan dan penganggaran Daerah di Indonesia peluang dan tantangan untuk partisipasi publik”.
1)      Juni Thamrin, dengan  topik “menciptakan ruang baru bagi demokrasi partisipatif; dinamika dan tantanganya. Dalam pendahuluan ia menjelaskan tentang fase transisi Indonesia dengan berbagai persoalan yang dihadapi: a). lambanya pertumbuhan ekonomi, b) inefisiensi pemerintahan dan layanan publik, c) ketidak adilan alokasi sumberdaya, d) ancaman disintegrasi nasional, dan ekemiskinan, kebodohan serta ketidak adilan. Juni Thamrin, kurang sependapat dengan  Vedy Hadiz, 2003; yang menjelaskan tentang Indonesia, bahwa demokrasi di dalam sistem politik Indonesia telah dikuasai oleh kaum penjahat, serta Indonesia akan terjadinya balkanisasi yang ditandai dengan perpecahan etnis kombinasi dengan kerusuhan sosial sebagai akibat ketidak puasan  sisiem politk ekonomi yang dijalankan secara sentralistik dan dipenuhi praktek-praktek korupsi.
Menurut Juni, bahwa  yang terjadi di Indonesia adalah transisi ke arah demokratisasi dengan laju yang terbatasi karena tarik menarik dengan kekuatan status quo. Disisilain ia melihat adanya geliat gerakan  pro-demokrasi makin menunjukan keragaman.
Membuka ruang partisipasi publik, menuju demokrasi popular, dimana pentingnya keterlibatan warga dalam governance, dengan asumsi bahwa partisipasi aka mendorong terbangunnya  warganegara yang baik, keputusan-keputusan yang tepat dan hasil akhirnya dapat membangun pemerintahan. Gerakan NGO dan masuknya donor-donor internasional dengan gerakan pro poor, juga menjadi ruang  terbentukanya partisipasi publik.
Juni juga menjelaskan tentang dua konsep partisipasi politik warga, yaitu pertama, invited space, yaitu mengacu pada  “institusi antara” yang umumnya disediakan  atau difasilitasi oleh pemerintah (daerah) untuk merespon tuntutan warga ataupun tekanan donor internasional (Brock, et all, 2001). Kedua adalah konsep ‘popular space’, dimana arena ini merupakan wilayah genuine milik warga  yang mereka ciptakan s endiri karena solidaritas sosial yang saling membutuhkan ataupun hasil dari menjalankan protes terhadap kebijakan yang merugikan mereka.
Pada penutup, Juni menguraikan tantangan bagi demokrasi partisipasi: 1)mendorong partisipasi aktif warga yang bertanggungjawab memerlukan lebih dari sekedar uapay untuk mengundang mereka berpartisipasi. Tetapi menciptakan ruang  partisipasi dimana mereka dapat mengekspresikan diri dan kepentinganya, itu lebih penting. 2) diperlukan adanya penuntun dan petunjuk yang jelas, berupa tools, metodologi maupun modul-modul yang praktis untuk mendorong keterlibatan warga dalm governance. 3) diperlukan adanya upaya re-injecting terhadap pemahaman baru terhadap konsep, dinamika dan hubungan atas kekuasaan dan politik, terutama dinamika politik lokal bagi kelompok marginal miskin sebagai bagian dari pendidikan politik.
2)      Sutoro Eko, dengan ‘topik memperdalam demokrasi desa’. Ia mulai menjelaskan tentang topik tersebut denga mengajukan beberapa pertanyaan kritis, antaralain; mengapa harus memperlam demokrasi desa? Apakah telah terjadi kemunduran atau kematian demokrasi desa? Apa tujuan dan manfaat demokrasi desa? Apakah rakyat betul-betul butuh demokrasi? Apakah demokrasi secara otonomatis mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa? Bagaimana sebaiknya  demokrasi dibangun dan diterapkan di tingkat desa?
Penguatan demokrasi desa adalah sebuah prakarsa untuk menjawab kemerosotan demoktasi komunitarian desa, sekaligus untuk memperkuat pelajarn dan pengalaman desa berdemokrasi. Demokrasi bakal membawa negara lebih dekat ke rakyat desa, sekaligus membuat akses rakyat terhadap negara semakin deakt. Tanpa demokrasi, desentralisiaisi dan otonomi desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi hanya akan membuat jarak yang jauh antara negara dan masyarakat. Demokrasi, tentu tidak secara otomatis dan langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi ia adalah solusi jangka panjang untuk menciptakan keadilan.
Sutoro juga menjelaskan tentang kemerosotan demokrasi desa  dengan menggunakan perspektif sejarah dan perkembangan demokrasi desa di Indonesia, dimana desa di Indonensia- memiliki riwayat demokrasi genuine. Kemerosotan demokrasi desa setelah kolonialisasi, negeranisasi dan pembangunisasi masuk desa.
Sutoro juga menguraikan tentang jebakan-jebakan partisipasi. Petama; partisipasi sebagai mobilisasi. Kedua, partisipasi dipahami sebagai bentuk dukungan masyarakat. Ketiga, partisipasi dipahami dan dipraktekkan sebagai bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Keempat, partisipasi dipahami dalam pengerrtian nominal yakni menjatuhkan pilihan (vote), bukan dalam pengertian substantif, yakni menyampaikan suara (voice). Kelima, partisipasi cenderung dipahami dalam kerangka formal prosedural. Keenam, jebakan tirani partisipasi yang sering terjadi disektor pejuang masyarakat. Mereka yang sangat romantis terhadap masyarakat akan mengatakan  bahwa partisipasi adalah segala-galanya dalam pemerintahan dan pembangunan.
Ia juga menjelaskan tentang memahami demokrasi lokal (desa) dengan pendekatan trickel down democracy, sebagai motode untuk membandingkan demokrasi nasional dan demokrasi lokal (desa). Dimana ia melihat demokrasi di Indonesia dibingaki oleh demokrasi liberal yang ditandi dengan, keberadaan parlemen, demokrasi electoral dan demokrasi prosedural (liberal, perwakilan, elektoral) pada aras nasional memang menjadi pilihan mainstream.
Pada bagian penutup, Sutoro Eko menjelaskan, bahwa  prakarsa demokratisasi desa tentu bukanlah gagasan yang berlebihan, bukan pula gagasan yang diimpor dari negerilan. Demokratisasi desa adalah kekuatan baru yang mendorong transformasi desa secara berkelanjutan. Demokrasi lokal (desa) ini memungkinkan perpaduan antara kepemimpinana lokal yang kuat, dipercaya dan legitimasi dengan pengambilan keputusan secara kolekif melalui proses deliberasi (musayawarah), solidaritas sosial dan mengutamakan kebaikan bersama dikomunitas desa.
3)      Suhirman, dengan tema “Kerangka Hukum Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia; Tantangan untuk partisipasi publik”.  Dalam menjelaskan tema tersebut, ia memulai dengan 1) mendeskripsikan tentang kerangka hukum untuk perencanaan dan penganggaran daerah; 2) mengidentifikasi peran-pean masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah; 3) mendeskripsikan konsep intik dari perencenaan dan penganggaran partisipatif daerah, dan 4) mengidentifikasi kemungkinan diterpakannya perencanaan dan penganggaran partisipatif terutama bila dikaitkan dengan kerangka hukum yang berlaku. Dalam menjelaskan kelima sub topik pembahasan tersebut , penulis menggunakan pendekatan normatif regulasi, atau berbagai peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perencaaan dan anggaran daerah di Indonesia.

Pada Bagian Ketiga buku ini, terdapat  tiga penulis, yaitu pertama, Pietra Widiadi dengan tema; ‘penganggaran partisipatif; sebuah proses pemberdayaan”. Kedua, Dedi Haryadi dengan tema; “ Pengalaman Porto Alegre dan isu-isu stretegis dalam perkembangan perencanaan dan penganggaran partisipatif di Indonesia”. Dan ketiga, Sugeng Bahagijo, dengan tema: Inovasi pemerintah, partisipasi dan politik partai; relevansi participatory budget (PB) Kota Porto Alegre, Bazil, bagi kota-kota di Indonesia.
1)      Pietra Widiadi dengan tema; ‘penganggaran partisipatif; sebuah proses pemberdayaan’. Dalam tema ini ia menjelaskan tentang partisipasi sebagai alat penyadaran bagi rakyat dan bukan sebagai upaya teknis pelibata rakyat dalam proses pembangunan. Bukan pula menekankan kesahihan sebuah metode. Ia menjelaskan partisipasi dengan perspektif Paulo Freire (konsep pendidikan dan pembebasan), kemudian menggunakan argumentasi Romo Mangun, dengan pendekatan teologinya.
Dalam menguraiakan tentang penganggaran partisipatif, Pietra mengacu pada dokumen World Social Forum II yang diselenggarakan di Porto Alegre, Brazil. Ia mendefenisikan PB adalah rakyat terlibat langsung dalam menentukan kebijakan tentang penganggaran daerah. hal ini juga dapat diartikan sebagai upaya membangun demokrasi, yg mengacu pada good governance (GG). Penulis menggunakan perspektif GG untuk menjelaskan peran aktor dalam PB, khususnya ditingkat desa.
PB dapat dilaksanakan apabila mengacu pada; 1) melakukan analisis kebutuhan rakyat; 2) aturan main yang ada mendorong perubahan yang nyata untuk partisipasi rakyat; 3) adanya reformasi administrasi (prosedur) penganggaran yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengerti dan dapt menerapkan prosedur yang ada secara cepat dan tepat; 4) adanya sistem organisasi sosial yang mapan dalam masyarakat.
Penulis juga pentingnya mengetahui dan memahami kendala dalam melaksanakan PB, agar dapat menyusun strategi lanjutan. Mayoritas kendalanya adalah regulasi dan produk hukum dipemerintah itu sendiri, baik darin tingkat pusat sampai tingkat desa. Ia juga  membandinkan model PB di tingkat desa dengan tingkat kabupaten, dimana PB di tingkat desa lebih baik.
2)      Dedi Haryadi dengan tema; “ Pengalaman Porto Alegre dan isu-isu stretegis dalam perkembangan perencanaan dan penganggaran partisipatif di Indonesia. Mengacu pada pengalaan Brazil, Dedi menjelaskan beberap hal terkait perencanaan penganggaran partisipatif. Pertama, menguatnya fenomena warga aktif(active citizen) dan terjadinya pembelajaran publik . Kedua, terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Ketiga,  terjadinya tatanan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain bicara soal keberhasilan, Dedi juga menjelaskan soal limitasi, dimana ada lima hal yang membatasi kemungkinan hasil yang bisa diapai dari perencanaan dan penganggaran partisipatif yang diterapkan di Brazil: 1) Karena terfokus pada proyek-proyek pekerjaan umum khusus, maka banyak partisipan yang tidak tertarik belajar tentang HAM, tanggungjawab fisikal pemerintah atau kebijakan sosial lainya yang lebih luas; 2) ketergantungan partisipan pada kantor pemerintah walikota/bupati sangat tinggi; 3)terlalu berorientasi pada pembangunan jangka pendek atau paling jauh jangka menengah; 4) terlalu menekankan pada isu-isu lokal  dan kebijakan publik lokal; 5) karena kantro pemerintah wali kota masih memegang peranan penting, ada kemungkinan PB dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa.
3)      Sugeng Bahagijo, dengan tema: Inovasi pemerintah, partisipasi dan politik partai; relevansi participatory budget (PB) Kota Porto Alegre, Bazil, bagi kota-kota di Indonesia. Punulis pada pendahuluanya membicarakan tentang inovasi-inovasi pememrintahan untuk memperbaiki layanan-layanan umum yang tenga berlangsung diseluruh dunia. Ia menceritakan tentang pengalaman Inggris pada tahun 1980-an yang terkenal dengan model citizen charter; pemerintahan yang responsive untuk seluruh jajaran birokrasi dan layanan pemerintah. Kemudian inovasi pemerintahan juga dicontohkan oleh Korea Selatan yang terkenal dengan model open competitive system dalam mewujudakn pemerintahan dan staf pemerintahan yang profesional. Di meksiko, inovasi pemerintah ditunjukan dengan  mengurani jabatan-jabatan dipemerintah pusat yang dianggap membebani anggaran pemerintah federal, serta dikeluarkan kebijakan publik baru yakni ‘federal law on transparacy and access government public information’. Penulis menggunaka konsep Porto Alegre untuk mengkaji, menganilisa dan mengimplemetasikan PB  dalam konteks Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Karangan Sugeng Bahagij, memperlihatkan peran dan sinergi tiga pihak dari eksperiment Anggaran Partisipatif  di kota Porto Alegre. Yakni peranan partai politik yang penuh dengan gagasan, peran pemerintah kota yang inovatif dan kebangkitan masyarakat sendiri sebagai unsur-unsur kunci yang menarik. Bagian penutup mendiskusikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota di Indonesia apabila hendak menerpakan model Porto Alegre.
Pada Bagian Keempat buku ini terdapat dua penulis. Pertama Wahyu Susilo dengan tema “ Partisipasi atau non-partispasi? Catatan tentang pengalaman advokasi buruh migran. Kedua, Chris Wangky, dengan tema “ Partisipasi sebagai demokratisasi ekonomi; refleksi pengalaman INFID. Kedua penulis ini hendak mencoba mendengarkan pengalaman partisipasi warga negara dari tema-tema yang kini menjadi kegelisahan banyak orang: perkara buruh migran, dan soal hutang luar negeri.
1)      Karangan Wahyu Susilo bertanya bukankah partisipasi dan demokrasi juga seharusnya perbaikan nasib dan martabat rakyat biasa termasuk buruh migran? Dia menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi bukan saja partisipasi politik sekadar ikut serta dalam pemilu tetapi juga menekankan pentingnya kekuatan teroganisasi dari buruh migran, agar partisipasi dari kaum buruh migran menjadi efektif.  Wahyu menjelaskan bahwa s alah satu sebab pemiskinan dan eksploitasi buruh migran adalah karena buruh migran gagal dalam berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (buruh migran). Penulis  menjelaskan sejarah  pergerakan buruh di indonesia yang mengalami komudifikasi migrasi buruh lintas batas negara yang melibatkan aktor negara, sebagai sektor bisnis baru. Terkait hal tersebut, penulis juga menjelaskan tentang pentingnya melakukan advokasi bagi buruh migran dengan menggunakan berbagai strategi dan pengorganisasian. Dan meneropong kinerja PJTKI yang tidak punya prinsip advokasi dan keberpihakan terhadap buruh migran.
2)      Chris Wangkay  dengan tema ‘Partisipasi sebagai demokratisasi ekonomi; refleksi pengalaman INFID’, ia memulai dengan mengajukan tantangan kepada proses pengambilan keputusan ekonomi/anggaran di tingkat nasional : bagaimana mung kin mendahulukan pembayaran utang sementara nasib rakyatnya begitu susah? Apakah secara sosial dan ekonomi dapat dibenarakan? Bertolak dari pengalaman advokasi utang INFID selama lima tahun terakhir, Chris menekakan pentingnya ketertlibatan warga negara dalam memutuskan soal beban utang pemerintah.

Bagian Kelima, bagian trakhir, mengajukan semacam “peringatan”atas metode dan pendekatan partisipasi yang sedang dilancarkan oleh berbagai kalangan. Selama ini, partisipasi dan pendekatan partisipasi sering dianggap “obat mujarab” dan pengertian partisipasi seringkali terlalu longgar. Sehingga apa saja dapat diberi cap partisipasi asalkan kata itu diperlukan untuk pembenaran. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi atas makna partisipasi. Kriteria agar partisipasi tidah diselewengkan juga perlu digagas dan disusun karena partisipasi yang tidak menghasilakn perubahan ketimpangan atas relasi kuasa hanya akan melanggengkan penindasan, baik dari perspektif kaum marjinal yang lemah secara ekonomi maupun dari sudut pandang kelompok perempuan.  Kaum perempuan melihat partisipasi dari tujuannya, yaitu sebagai koreksi fundamental terhadap masyarakat patriarkhi. Itulah yang dianalisa Yohanes dan Masenus Arus dan Eva K Sundari. Yohanes dan Masesus Arus menulis: ”dari sudut kelembgaan, dapat juga dikatakan bahwa walaupun pendekatan partisipatif dapat mengangkat masalah-masalah mikro kedalam pusat pengambilan kebijakan, tetapi secara politis masyarakat miskin tidak serta merta dapat dibebaskan dari proses marginalisasi dan eksklusi, suatu dilema yang ingin dikritiknya sejak awal. “Eva K Sundari menganalisa perkembangan kerja-kerja advokasi anggran di indonesia dengan mengidentifikasi sumber dan faktor-faktor pendorongnya. Dia juga menyatakan bahwa metodologi adokasi hendaknya tidak menjadi tujuan advokasi . menurutnya, tanpa agenda keadilan gender maka advokasi anggaran hanya akan beresiko kegagalan. “...Sehingga advokasi kalau toh berhasil meruntuhkan satu bentuk dominasi (negara terhadap rakyat misalnya) tetapi advokasi tersebut justru sekaligus melanggengkan bentuk dominasi berdasar gender (pengekslusian kelompok disable misalnya).

Melihat kelebihan dan kekuranga buku tersebut di ata serta rekomendasi
·         Kelebihan buku ini adalah terletak pada pengalaman-pengalaman empris yang dijadikan acuan dalam menganalisa, mengkaji dan membangun rumusan konsep baru tentang, politik lokal, demokrasi d an demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, perencanaan anggaran, perencanaan pembangunan dan cerita tentang masyarakat yang dimarginalkan oleh negara
·         Kelebihan buku ini adalah kontain atau isinya sangat kontekstual dan relvena untuk dijadikan rujukan atau acuan bagi perumus kebijakan, khususnya bagi pemerintah
·         Kekurangan buku ini adalah: terjadi lompatan-lompatan kajian, yang kadang sulit dipahami, dan bahkan ada salah satu chapternya tidak memiliki sistematika penulisan yang baik,sehingga pembaca mengalami kesulitan untuk memahami alur pikiran-konsep yang ada dalam chapter 4 tentang buruh migran.
·         Buku ini sangat bermanfaat bagi para akademisi, aktivis, mahasiswa dan khsusnya pemerintah. Bagi akademisi, buku ini dapat dijadikan refensi pengetahuan guna memperkaya kasanah konsep yang berkaitan dengan pengembangan ilmu sosial dan politik lokal bagi pemerintah, buku ini bisa dijadikan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan layanan publik yang baik serta, mengkonsep ulang tentang partisipasi masyarakat yang pro pada penciptaan goood govenance.


    





Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa



LSN Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa


Strategi Membangun Desa

Langkah Startegis Membangun Desa
(Syarief Aryfaid)

Soal strategi memberikan berbagai kewenangan dan keuangan kepada desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa), tentu itu merupakan hal penting dilakukan oleh pemerintah pusat, dan juga pemerintah daerah. Namun demikian itu saja tidak cukup dalam membangun desa, agar desa keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Bila kita merujuk pada keberhasilan penerapan developmental state dikawasan Asia Timur (terlepas dari pro-kontra soal kegagalannya), khususnya Jepang dan Korea Selatan, bila kita kontekskan dalam membangun desa, mengutip Johnson’s Formulation (Pei-Shan Lee, 2002), maka developmental state membangun desa harus mencakup beberapa karakteristik. 

Pertama, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat harus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan produksi ditingkat pedesaan dan bagi masyarakat desa. Tujuanya adalah agar pemerataan pembangunan dapat dimulai dari level desa, apalagi dalam konteks negara kita merupakan negara agraris, yang sebagian besar penduduk dan kemiskinan ada di level desa. Maka  pemerintah tidak saja membuat program-program pro poor, akan tetapi menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional dengan menggerakan sektor pertanian. Dan sebaliknya dari konsumsi dan distribusi sebagai tujuan fundamental dari kegiatan negara.

Kedua, merekrut dan mendistribusikan aparat birokrasi ekonomi dan tenaga pendamping desa yang bertalenta tinggi, kohesif, dan disiplin dengan basis merit system, sehingga upaya-upaya implementasi kebijakan membangun desa dapat berjalan on the track. 

Ketiga, pemerintah daerah (otonom) dapat mengkonsentrasikan talenta birokrasi, ke dalam lembaga sentral khusus seperti SKPD yang memiliki tupoksi langsung terhadap membangun desa yang bertanggung jawab atas tugas transformasi industri pedesaan yang berbasis pada optimalisasi potensi desa (SDM dan SDA). Hal ini sekaligus menjadi otokritik terhadap banyaknya program-program yang bersifat spasial dan sektoral yang dilakukan pemerintah saat ini.

Keempat, melembagakan hubungan antar-birokrasi desa dengan elit bisnis lokal (secara langsung) dalam rangka pertukaran informasi dan mendorong kerjasama dalam keputusan-keputusan penting berdasarkan pembuatan kebijakan yang efektif, dan sesuai kemampuan pemerintah desa. Dimana pemerintah daerah mengambil peran sebagai mediator, sekaligus protector apabila dalam hubungan kerjasam tersebut merugikan pihak desa. 

Kelima, Pemerintah daerah melindungi jaringan pengambil kebijakan dari tekanan kepentingan dan tuntutan lainnya, dari supra desa dalam bentuk regulasi (perda). Dimana  perlindungan tersebut bertujuan agar desa memiliki bargaining position yang kuat dalam membangun dan melakukan kerjasama dengan pihak lain supra desa. 

Keenam, Mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa dengan kombinasi jaringan kerja pemerintah dan pemerintah daerah dengan dunia industrial dan kontrol publik atas sumber daya-sumber daya, seperti keuangan.

Skema dan Strategi Membangun Desa

Skema membangun desa dalam konteks otonomi daerah adalah: 
pertama, pemerintah daerah (tingkat kabupaten), harus melakukan pemetaan secara komprehensif tentang berbagai potensi desa (sosial, ekonomi, politik, dan budaya) yang disertai dengan pemetaan masalah yang dihadapi desa. Proses pemetaan ini harus dilakukan secara partisipatif (melibatkan masyaralat desa). 

Kedua, setalah mengetahui hasil pemetaan (potensi dan masalah), pemerintah harus melakukan klasifikasi desa-desa tersebut dalam tiga kelompok, yaitu desa, pertanian, desa wisata, dan desa nelayan. Hal ini tentu saja sesuai dengan topografi wilayah pemerintah tersebut. 

Ketiga; memasukan hasil pemetaan dan klasifikasi desa tersebut dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

Penguatan kapasitas pemerintahan desa harusnya dijadikan pokok pemikiran sebagai imbas munculnya isu desentralisasi. Ide kegiatan ini juga mendorong perluasan ruang belajar dari pemerintahan desa dalam pengelolaan pemerintahannya. Sejauh ini, ruang ini masih cukup sempit untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan desa dalam isu nasional. 

Perluasan akses ini bukan hanya di tujukan kepada pemerintahan pusat, akses masyarakat desa ini juga penting kepada jaringan pendidikan, kesehatan dan pertanian  serta sector lain yang bersinggungan dengan desa.  Strategi bagi penguatan peranan desa dapat dilakukan melalui analisis isu utama dan isu fungsional dalam skema William N. Dunn (1995: 100). Sebagai isu utama, perlu dilakukan terobosan konstitusional untuk memberikan bingkai konstitusional bagi makna otonomi desa. Hal ini berarti diperlukan langkah langkah-langkah strategis secara berkelanjutan untuk mendesakkan agenda amandemen konstitusi, dengan menskenariokan otonomi desa ke dalam konstitusi. 

Salah satu metode untuk menggerakan arah perubahan dari bawah adalah melalui penguatan partisipasi dan kapasitas rakyat desa. Sepakat dengan Mahardika (2001: 79-80), partisipasi baru yang hendak dikembangkan didasarkan pada pemahaman bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan hitam dan putihnya negara – rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan arah gerak negara dan kinerja pemerintah. Hak tersebut terkait langsung dengan eksistensi rakyat dalam skema kenegaraan. Oleh sebab itu, sejak awal harus disadari bahwa suatu pemerintahan ada karena ada rakyat, dan bukan sebaliknya.  Pengembangan partisipasi rakyat membutuhkan dua langkah sekaligus, yakni: (1). Memperkuat kapasitas kritis masyarakat dan (2). Memperkuat kelembagaan yang ada.

Strategi yang mungkin dilakukan untuk melakukan suatu “perlawanan” terhadap kembalinya kekuasaan negara di desa dapat dilakukan melalui: (1). Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa sambil melakukan “tawar menawar” secara kritis dengan negara untuk membuka kembali konsep zelfbesturende landschappen;  (2). Strategi uji materiil (judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi menurut UU No. 24 Tahun 2003, mengingat adanya contradictio in terminis dalam pasal 209 UU No. 32/2004 dengan penjelasan angka 10 UU yang sama, yang mewacanakan otonomi desa dengan landasan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (3). Strategi penguatan kapasitas kritis masyarakat untuk mengontrol dinamika tarik ulur kewenangan daerah dan desa dalam skema desentralisasi.

Penguatan kapasitas kelembagaan desa perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai. Selain skenario DAU – Desa guna memberdayakan masyarakat pedesaan (Juliantara, 2003: 98-101), dapat dipikirkan pula penarikan PAD melalui desa (horizontal strategy) sebagaimana diusulkan oleh Heru Sulistyo (Suara Merdeka, 4/11/2004). Hal iitu dapat mendorong desa menggali sumber pendapatan asli desa, memperkuat desa sebagai basis ketahanan pembangunan daerah, mempercepat laju perkembangan dan kemajuan desa, serta berkembangnya partisipasi masyarakat secara optimal.

Peningkatan kemampuan daerah dalam hal keuangan, sejalan dengan makin meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU dan Alokasi dana Desa (ADD)-- belum cukup memadai untuk menjamin kelancaran pembagian urusan pemerintahan dalam hal membangun desa.  Selain itu, kemampuan kelembagaan (institutional capability) pemerintah daerah untuk mengelola pengembangan dan membangun desa sejalan dengan prinsip-prinsip public good governance masih perlu ditingkatkan yang memberi ruang bagi terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Kesimpulan

Desa-desa di negeri ini mayoritas penghasil tanaman pangan, baik itu beras, jagung, umbi-umbian, dan berbagai jenis tanamana pertanianya lainnya. Tentu ini merupakan potensi besar dalm mempercepat proses membangun desa. Maka untuk menuju kerah tersebut, dibutuhkan ketersediaan dan kesiapan infrasturkutur dan suprasturktur pertanian yang memadai, agar masyarakat petani bisa lebih optimal memproduksi hasil pertaniannya.

Peran ketersediaan sumber daya iar (khususnya air irigasi) sangat dominan dalam pencapaian produksi pertanian yang optimal. Pengalaman pencapaian swasembada beras telah menunjukkan pentingnya peran penyediaan air irigasi melalui pembangunan jaringan-jaringan irigasi selama periode tersebut. Air sebagai salah satu faktor input produksi pangan memberikan kontribusi yang signifikan; bahkan dalam hal penyediaan beras, fluktuasi ketersediaan air pada fase vegetatif dan generatif akan mempengaruhi produktivitas tanaman.

Pengamanan lahan sawah di daerah irigasi serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk pengamanan ketersediaan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Namun demikian, upaya ini menghadapi tantangan-tantangan: (a) alih fungsi lahan beririgasi pada daerah lumbung pangan nasional yang cenderung semakin luas;  (b) sekitar 30 persen jaringan irigasi yang telah dibangun memerlukan rehabilitasi terutama di daerah-daerah penghasil beras nasional; (c) sekitar 1,67 juta hektar command area sistem irigasi yang telah dibangun tidak atau masih belum berfungsi karena belum lengkapnya sistem jaringan, ketidaktersediaan air, belum siapnya lahan sawah, ketidaksiapan petani penggarap, atau terjadinya mutasi lahan; dan (d) lemahnya pengelolaan dan diskontinuitas dalam pemeliharaan sarana irigasi serta (e) partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal. 

Program Sekolah Parlemen

Merupakan program yang aplikatif dan solutif, didesian berdasarkan Kedudukan DPRD, Fungsi DPRD, Tugas dan Wewenang DPRD, Hak dan Kewajiban DPRD, serta berbagai persoalan yang di hadapi oleh seluruh stakeholders legislatif (DPRD/Sekretariat DPRD) sebagai upaya meningkatkan kualitas pimpinan dan anggota DPR/DPRD serta sekretariat DPRD dalam menjalankan perannya masing-masing untuk mewujudkan kualitas pemerintahan yang baik berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara akademik dan tematik, substansi materi program sekolah parlemen meliputi:

Substansi Materi berdasarkan Fungsi DPRD
  1. Metodologi dan teknik inisiasi, penyusunan, pembahasan dan penetapan legislasi yang baik. Diwujudkan dalam mem-bentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
  2. Metodologi dan teknik inisiasi, penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran. Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
  3. Metodologi dan teknik Pengawasan: berdasarkan locus dan fokus kebijakan dan kinerja. Diwujudkan dalam bentuk pengawasan ter-hadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
  4. Metodologi dan teknik mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur
  5. Metologi dan teknik memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
  6. Metodologi dan teknik meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undangundang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Substansi Materi berdasarkan Hak DPRD
  1. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak interpelasi
  2. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak angket
  3. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak menyatakan pendapat
  4. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak mengajukan Raperda
  5. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak mengajukan pertanyaan
  6. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak menyampaikan usul dan pendapat
  7. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak memilih dan pilih.
  8. Metodelogi merumuskan, menyusun dan melaksanakan hak membela diri, imunitas, keuangan dan administratif
Substansi Materi Berdasarkan Kewajiban DPRD
  1. Penguatan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD tentang Pancasila, Nasionalisme, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Penguatan pemahaman dibidang demkokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
  3. Penguatan pemahaman di bidang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
  4. Penguatan pemahaman dewan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat
  5. Kajian dan telaah memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya
  6. Kajian dan telaah pentingnya mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD
  7. Kajian dan telah pentingnya menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait
Substansi Materi Berdasarkan Tugas Pimpinan
  1. Metodelogi memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
  2. Metodelogi menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua
  3. Metodologi menjadi juru bicara DPRD
  4. Metodologi melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD
  5. Metodologi mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD
  6. Metodologi lobiying dan negosiasi
  7. Metodologi mewakili DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD di pengadilan
  8. Metodologi melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  9. Metodologi Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD

Rabu, 16 April 2014

Cara Perhitungan Perolehan Kursi di Tingkat DPRD Kab/Kota


Cara Perhitungan Perolehan Kursi di Tingkat DPRD Kab/Kota
(Syarief Aryfa'id)

Salam demokrasi
Menjawab banyaknya pertanyaan dari banyak calon anggota legislatif serta para timse pemilu legislatif tentang sistem perhitungan dan pengalokasian kursi, khususnya ditingkat DPRD Kab/Kota, maka berikut cuplikasi regulasi yang mengatur hal tersebut di atas berdasarkan PKPU No.29 Tahun 2013.

Pada Pasal 21 PKPU No.29/2013 menyebutkan bahwa :

  1.  Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan (bilang pembagi pemilu) BPP DPRD. 
  2. Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD, Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 DPR).
  3. BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. 
  4. Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan. 
  5. Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB DPRD Kabupaten/Kota). 


Pada Pasal 22, dijelaskan lebih lanjut bahwa Setelah ditetapkan BPP DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.  
Pasal 23, Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : 

  1. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPRD, dengan ketentuan :  a). apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP DPRD maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi; b). apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua; c. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPRD, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua. 
  2. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.  

Pasal 24 

  1. Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 2, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. 
  2. Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya. 

 Pasal 25 ;

  1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23, dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota). 
  2. Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota).  


Minggu, 17 November 2013

Lenstranasional.com www.kompasiana.com/lenstranasional.com

Lenstranasional.com
www.kompasiana.com/lenstranasional.com

Desentralisasi dan Pemekaran Wilayah: Peluang Penataan Ekonomi Politik

Desentralisasi dan Pemekaran Wilayah:

 Peluang Penataan Ekonomi Politik



Syarief Aryfa’id
(Direktur Eksekutif LSN)

A. Pendahaluan
Otonomi Daerah sebagai salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis setidaknya menjadi sesuatu yang penting dalam meminimalisir ketimpangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta mempermudah mekanisme birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan klausul inilah yang menjadi salah satu point penting, baik dalam UU No. 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, birokrasi pemerintahan daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Baca  pembukaan UU No 22/99 Tentang  pemerintahan daerah). Hal ini dapat kita refleksikan kembali pengelolaan negara kita selama kurun waktu 32 tahun dibawah rezim Orde Baru, dimana sistem penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah bersifat sentralistik dan top-down.
Dalam konsep desentralisasi, daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahanya. Secara ideal, pemerintahan daerah di era otonomi, diberikan kewenangan, tidak saja pada aspek politik (pengelolaan kekuasaan dan tata pemerintahan), akan tetapi, daerah juga diberikan kewenangan dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Artinya bahwa pemerintahan daerah dengan kewenangan dan kekuasaan membentuk dan menjalankan mesin birokrasinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masyarakat daerah. Walaupun ada beberapa hal yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, antaralain agama, pertahanan dan keamanan, moneter dan fisikal, serta kebijakan luar negeri. Kewenangan yang diperoleh tersebut dengan harapan, bahwa apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah dan aspirasi masyarakat daerah, pemerintah di daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan aspiratif.

Otonomi daerah dapat menjadi mekanisme mempercepat proses penataan kelembagaan birokrasi ditingkat daerah yang berorintasi pada pelayanan yang holistic untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah memberikan implikasi positif terhadap kamajuan masyarakat daerah tersebut, khususnya dalam memperpendek cara dan sistem pelayanan kepada masyarakat, yang sebelumnya berpusat di Jakarta (top-down) dan pada era otonomi (bottom-up). Berbagai bentuk inisiatif dan kreativitas layanan publik dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah. Tentu saja hal ini harus inheren dengan  pola kerja birokrasi/pemerintahan yang profesionalisme.
Selain memuat konsep otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat melalui UU No.32/2004 juga merekomendasikan ”secara bersyarat” adanya pemekaran wilayah, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten (UU No.32/2004 yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pemekaran wilayah pada tingkat kabupaten). Secara eksplisit tujuannya adalah memperdependek jarak kerja birokrasi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mempermudah akses masyarakat terhadap hak-hak dasarnya yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah.
Pemekaran wilayah juga memberikan peluang terhadap dua sisi yang berlawanan. Satu sisi adanya peluang tebentuknya tatananpemerintahan yang baru dan baik (good governance) yang mereperenstasikan komunitas masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut, namun disisi lain, pemekaran wilayah juga dapat menciptakan  birokrasi yang patron terhadap kekuatan politik baru. Sedangkan pada aspek ekonomi, pemekaran wilayah, idealnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menginisiasi ke pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya (berbagai sumberdaya) untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan bukan menjadi  organisasi birokrasi yang justru memperkaya diri sendiri.
Dalam konteks tersebut,  Karl D Jackson  pernah mengingatkan bahwa birokrasi di Indonesia merupakan bureaucratic polity. Model ini merupakan birokrasi dimana negara menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Ada pula yang berpendapat bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi Parkinson dan Orwel. Hal ini disampaikan oleh Hans Dieter Evers. Birokrasi Parkinson merujuk pada pertumbuhan jumlah anggota serta pemekaran structural dalam birokrasi yang tidak terkendali. Birokrasi Orwel merujuk pada pola birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan. Dari model yang diutarakan di atas dapat dikatakan bahwa birokrasi yang berkembang di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit, tidak efisien dan mempunyai pegawai birokrat yang makin membengkak.

Pertanyaan penting yang dapat diajukan adalah: bagaimana makna desentralisasi, otonomi daerah dan peluang penataan ekonomi-politik, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan sistem birokrasi pemerintahan daerah dalam konteks pemekaran wilayah?

B. Otonomi Daerah dan Peluang Penataan Birokrasi
     Otonomi Daerah[1] adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri (sumber data: http://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah). Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya
Dari pengertian tersebut setidaknya memberikan harapan dua hal, pertama otonomi daerah mendorong kreativitas pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi segala potensi yang dimiliki untuk mensejahterahkan masyarakat di derah. Kedua, dari aspek birokrasi, otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk merumuskan dan menata kembali sistem birokrasi pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih lokalistik.
Pendelegasian dan atau pelimpahan wewenang tersebut tentu saja dipahami sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya birokrasi dan pemerintahan daerah yang responsif dan tanggungjawab atas berbagai persoalan di daerah. Konsep desentralisasi  otonomi daerah merupakan upaya membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban yang tidak harus ditanganinya sendiri dan semestinya dilimpahkan ke daerah, sehingga pemerintah daerah berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat harus konsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis[2].
Kebijakan desentralisasi ini tentu saja memberikan manfaat positif yang salah satunya adalah terjadinya proses pembelajaran untuk menjadi pemerintah yang good governance dengan mendorong lahirnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik demokratis. Desentralisasi merupakan simbol adanya trust (kepercayaan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jika dipahami sebagai trust, maka konsekuensi logisnya adalah adanya upaya-upaya perbaikan kinerja dan berbagai bentuk pelayanan publik  dan oragnisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (otonom) sehingga pemerintah pusat memfasilitasi berbagai bentuk anggaran yang dialokasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan distribusi berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah otonom.
Pemerintah tidak lagi patronase, apalagi mendominasi. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakasanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu dalam kerangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang "bersih", dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.
Visi otonomi daerah menurut penulis, inheren dengan penataan kembali birokrasi pemerintah daerah; dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utama: politik, ekonomi serta sosial budaya. Pertama di bidang politik,  karena otonomi dipahami sebagai kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka dapat dimaknai sebagai mekanisme baru dalam melahirkan kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyenggaraan birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik[3]
Kedua, dibidang ekonomi. Otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa birokrasi pemerintah daerah untuk berkompetisi dengan daerah lain menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah yang muaranya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Birokrasi di era tonomi otonomi harus dimaknai sebagai manifestasi dari harapan-harapan masyarakat akan hadirnya pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan regulator yang mendorong berkembangnya sektor riil perkonomian masyarakat guna mewujudkan daerah yang sejahterah (konsep wellfare state).
Ketiga, bidang sosial budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan sekitarnya. Artinya bahwa pemerintah daera dan sistem birokrasinya, bila tidak dikelola dengan baik dan merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat daerah, maka bukan hal tidak mungkin akan menimbulkan konflik. Karena control masyarakat terhadap pemerintah semakin dekat, serta adanya kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat dan berserikat harus direspon oleh birokrasi pemerintah daerah sebagai pengawasan melekat[4].
Pada sisi inilah menjadi penting mempertimbangan konsepsi birokrasi perwakilan sebagai salah satu alternative membangun trustmasyarakat terhadap organisasi pemerintah daerah serta merintis jalan dialogisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal penting yang perlu di kelola dengan baik dalam otonomi daerah adalah meniciptakan situasi harmoni dalam kondisi pluralisme, sebab persoalan mendasar dari  dua point (politik dan ekonomi) di atas adalah pada aspek potensi sosial budaya. Kemampuan mengelola aspek ini secara tidak langsung akan berdampak positif pada kehidupan tatanan masyarakat yang berdaulat, sehingga memudahkan pemerintah daerah mengkonsolidasikan seluruh potensi masyarakat sebagai modal membangun daerah.
Bila ditinjau dari dari tiga aspek yang telah disebutkan diatas (politik, ekonomi, sosial budaya), maka pelaksanaan birokrasi pemerintah di era desentralisasi dan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor; 1) kemampuan si pelaksana (birokrat), yaitu berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan menjalankan sistem birokrasi pemerintahan yang baik (good governance); 2) kemampuan dalam keuangan, yaitu berkaitan dengan ketersedian sumber resources yang dimiliki birokrasi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam membiayai berbagai program dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Artinya bahwa birokrasi harus respect terhadap persoalan keuangan. 3) ketersediaan alat dan bahan, yaitu otonomi harus dilandasi oleh ketersediaan infrastruktur dan supra struktur yang mendukung suatu daerah untuk mandiri; 4) kemampuan dalam berorganisasi, yaitu berkaitan dengan kapasitas dan kemauan (capacity and wellingness) yang dimiliki oleh seluruh stakeholders daerah otonom, khususnya kapasitas elit-elit politik dan birokrat dalam membentuk tatanan organisasi masyarakat, organisasi dan birokrasi pemerintahan yang demokratis[5].

C. Sejarah Birokrasi Indonesia
            Birokrasi di Indonesia mengalami sejarah yang cukup beragam sejak masa kemerdekaan tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, ada semacam kesepakatan pendapat bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Anggapan ini beralasan karena hanya birokrasilah satu-satunya sarana yang dapat menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Semangat kejuangan masih sangat kental mewarnai birokrasi di Indonesia. Para birokrat masih menggelora semangatnya untuk berjuang demi negara dan persatuan bangsanya, sehingga tidak jarang kelompok mayoritas mau mengalah terhadap minoritas demi kesatuan dan persatuan bangsa. Semangat primordial untuk sementara dapat dikesampingkan oleh semangat nasional. Satu-satunya organisasi politik yang bersifat primordial yang mengancam negara dan bangsa Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka melakukan pemberontakan untuk menguasai birokrasi pemerintah dan sekaligus mengganti pemerintah yang sah.
            Pada perjalanan masa berikutnya, birokrasi kita mulai dihainggapi oleh aspirasi primordial yang kuat. Birokrasi Pemerintah mulai menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Partai-partai politik mulai melirik untuk menguasai birokrasi pemerintah. Bahkan pada antara tahun 1950-1959, birokrasi pemerintah berada dibawah kepemimpinan partai politk yang menjadi mayoritas di lembaga DPR. DPR menjadi kuat, tapi sebaliknya lembaga Eksekutif di mana birokrasi sebagai pelaksana politik menjadi semakin lemah. Hal demikian diakibatkan oleh parta-partai politik yang berdiri pada waktu itu sebagai akibat dari adanya Maklumat 3 Nopember 1945 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya. Akhirnya partai-partai beramai-ramai ingin menguasai berbagai departemen maupun kementerian, bahkan tidak jarang terjadi jatuh bangunnya Kabinet pemerintah hanya dikarenakan oleh tidak meratanya pembagian kementerian yang diinginkan oleh partai-partai. Pada masa ini pula birokrasi mempunyai loyalitas ganda; satu segi kepada partai politik yang didukungnya dan pada sisi lain kepada masyarakat yang dilayaninya
            
Kemudian pada masa antara tahun 1960 – 1965 birokrasi menjadi incaran kekuatan politik yang ada. Pada saat itu ada tiga kekuatan politik yang cukup besar yaitu, nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang berusaha berbagi wilayah kekuasaan atau kaplinganya pada berbagai Departemen. Di bawah label Demokrasi Terpimpin, tiga kekuatan politik tersebut membangun akses ke birokrasi pemerintah. Keadaan sistem politik yang primordial membawa pengaruh kuat terhadap birokrasi, sehingga birokrasi pemerintah sudah mulai nampak ke-pemihakannya kepada kekuatan politik yang ada. Lebih tepat dapat dikatakan bahwa birokrasi birokrasi saat itu sudah terperangkap ke dalam jaring perangkap yang dipasang oleh kekuatan politik Nasakom. Hal ini dapat dilihat pada saat meletusnya peristiwa G.30 S/PKI kekuatan komunis telah masuk hampir di seluruh departemen pemerintah, sementara kekuatan nasionalis dan agama hanya mendominasi sebagian kecil dari departemen-departemen yang ada.
            Kemudian pada masa antara 1965 sampai masa Orde Baru (Era pemerintahan Soeharto), birokrasi lebih jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan; dalam hal ini GolkarSalah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar pada enam kali pemilu (sampai 1997) adalah karena peranan birokarsi yang cukup kuat. Kesadaran politik di masa awal kemerdekaan yang memandang birokrasi sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh, rupanya dipakai pula pada masa tersebut.
            Politik floating-mass (masa mengambang) men-jadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini. Hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya (men-jadi peserta pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus memilih Golkar sehingga dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar.
Dengan menggunakan model 3 jalur yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan keluarga Golkar) semakin jelas mengisyaratkan bahwa birokrasi sudah terpolitisir oleh satu kekuatan politik tertentu. Mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur dengan segala jajaran di bawahnya duduk di kepengurusan Golkar menunjukkan betapa sulitnya membedakan antara pemerintah (birokrasi) dan politik (Golkar).
            KORPRI yang diharapkan menjadi wadah aktifitas kedinasan seluruh pegawai negeri yang keberadaannya tidak berafiliasi kepada satu kekuatan politk apapun, namun betapa sulitnya mem-pertahankan kenetralannya manakala melihat hanya Golkarlah satu-satunya kekuatan sosial politik yang mempunyai akses ke birokrasi sedang kekuatan politik yang lain hanya berada di luar garisAngin reformasi mulai bergulir sejak rejim Soeharto jatuh, dan muncul Habibi menggantikannya. Namun kondisi birokrasi kita tidak jauh berubah, karena semua tahu bahwa naiknya Habibi menggantikan Soeharto adalah didukung sepenuhnya oleh Golkar. Kemudian Habibi digantikan oleh duet Gus Dur-Mega memunculkan nuansa baru dibidang pemerintahan termasuk birokrasi, karena pemerintahan Gus Dur disusun atas dasar kompromistis dari hampir semua kekuatan politik yang ada sehingga memunculkan apa yang kemudian dikenal dengan Kabinet Persatuan Nasional, di mana para menteri yang duduk di dalamnya terdiri dari unsur partai politik besar yang memperoleh suara signifikan dalam pemilu 1999. Dari sinilah kemudian wacana tentang birokrasi menjadi marak kembali.

D. Pemekaran Wilayah, Penataan Birokrasi dan Peningkatan Kesejahteraan
Eforia politik tuntutan elit lokal dan juga masyarakat di daerah untuk membentuk kabupaten baru melalui pemekaran wilayah, tidak hanya menggambarkan tentang kuatnya arus lokal menutut pelimpahan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah, akan tetapi memberikan signal kepada pemerintah pusat bahwa  prinsip-prinsip uniformitas dan sentralistik sudah tidak relefan untuk dimembangun  pemerintah daerah yang demokratis.
Secara ideal, kebijakan pemekaran wilayah[6] merupakan metode yang relevan (sebagai peluang) untuk membentuk sistem birokrasi pemerintah yang demokratis. Yaitu sebuah sistem birokrasi yang dinah-kodai oleh aktor-aktor baru yang lebih "bersih dan profesional". Sebagai sebuah metode, tentu saja proses pemekaran wilayah disertai dengan kesiapan konsep rekruitmen birokrat yang demokratis dan berpedoman pada aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Pemekaran wilayah tidak hanya bicara soal desentralisasi kekuasaan dan kewenangan yang sangat politis, akan tetapi hal yang paling prinsipil adalah mempersiapkan mesin birokrasi yang mumpuni; birokrasi dengan para birokrat yang mampu mengintegrasikan tuntutan masyarakat dalam bentuk format birokrasi yang profesionalisme dalam rangkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah[7]. Dengan  katalain bahwa pemekaran wilayah  merupakan proses desentralisasi dan dekonsentrasi penyelenggaraan sistem pemerintaahn baik secara de yure maupun de facto dengan tujuan untuk memacu kesejahteraan suatu wilayah berdasarkan aspirasi masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan (evective governance) memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (public goods) dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (governabilty).
Kita ketahui bahwa birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi modern. Officialdom ini memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan tahta, apabila  kontrol dari masyarakat sangat lemah. Kerajaan modern ini bekerja dalam tatanan pola hirarki sebagai perwujudan dari tingkat dan otoritas kekuasaannya. Mereka yang menduduki jabatan dalam kerjaan modern ini memperoleh gaji berdasarkan keahlian, kompetensi dan status/jabatanya. Maka menjadi sangat penting mendorong kerajaan modern ini melakukan kerja-kerja pelayanan berbasis pada nilai lokalitas dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan ciri khas sistem kerja mereka selalu berbasis legal formal prosedural yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, dan bahkan memiliki standar operasional yang diseragamkan (sebagai hasil dari bentuk organisasi yang hirarki).  Kerajaan modern ini memiliki struktur dan sistem kerja yang "disiplin dan kaku".
Pada birokrasi pemerintah, pejabat yang menduduki jabatan tertentu memiliki kekuasaan yang amat menentukan, karena disusun dalam tatanan hirarki dari atas kebawah; mendapatkan fasilitas yang lengkap, sedangkan rakyat tetap tak berdaya; dan seringkali birokrasi pemerintah dapat juga disebut kerajaan pejabat yang jauh dari rakyat sebagai akibat dari pola kerja yang dilakukan cenderung tertutup. Inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadi disharmonisasi hubungan masyarakat (pemenerima layanan) dengan birokrasi. Eskalasi resistensi yang seringkali berakhri dengan konflik antara masyarakat dengan birokrasi maupun masyarakat dengan masyarakat. Pola  rekruitmen yang melanggengkan kekusaan satu kelompok tertentu atau satu etnis tertentu, pemberian pelayanan yang tidak adil dan diskriminatif seringkali terjadi pada bentuk  officialdom.

E. Birokrasi Perwakilan; Kritik Terhadap Konsepsi Weber
 ...tulisannya dalam Personel Administration (1967),  Waren Bennis mengatakan bahwa birokrasi Weberian sekitar 25-50 Tahun yang akan datang kita akan menyaksikan jatuhnya birokrasi Weber dan diganti dengan sistem sosial yang baru yang sesuai dengan  harapan masyarakat pada abad ke 20. Warren Bennis (1967):
Konsepsi birokrasi Weber, yang dianut dalam organisasi pemerintahan, khususnya di Indonesia saat ini, banyak memperlihatkan cara-cara officialdom, karena ada ketergantung rakyat terhadap pejabat birokrasi dalam penyelesaian urusan masyarakat. Profesionalisme birokrasi yang utarakan Weber, kadangkala  menegasikan "rasa keadilan" khsusunya dalam proses rekruitmennya. Dalam konteks birokrasi di Indonesia (era desentralisasi), konsepsi Weber tentang birokrasi harus kombinasikan dengan model birokrasi perwakilan dalam membentuk sistem birokrasi yang demokratis, dengan tujuan agar birokrasi dan berbagai produk pelayanan yang disampaiakn memuat unsur-unsur keadilan dan meminimalisir terjadinya resistensi dan bahkan konflik.
Birokrasi perwakilan secara konseptual, kadangkala diasumsikan berkarakter pasif. Sifat pasif dari perwakilan dimaknai sebagai kondisi dimana birokrasi dalam pemerintahan mewakili konfigurasi sosial yang ada dalam ranah masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Lawrence dan Lorch (1967): bahwa bentuk organik yg berupa birokrasi itu seyogyanya hanya cocok untuk situasi lingkungan komplek dan tidak menentu, bukannya yang selama ini terjadi hanya untuk hal-hal yang bersifat rutin dan stabil. Jika birokrasi ingin survive, maka birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Point penting yang dikemukakn oleh Lawrench adalah birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan social. Artinya bahwa  menjadi sangat tidak "keliru"  bila konsep birokrasi di Jawa harus sama dengan model kerja  birokrasi di luar jawa. Inilah yang menjadi titik penting konsep desentralisasi; tidaknya pada walayah politis, akan tetapi pada ranah birokrasi, pemerintah daerah memiliki otonom untuk membentuk system birokrasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Konsep birokrasi perwakilan menurut penulis adalah salah satu cara yang inheren konsep desentralisasi dalam membentuk birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini tentusaja relevan dengan sistem politik kita saat ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan anggota legislative dengan mekanisme suara terbanyak, setidak menjadi signal bahwa bicara soal representatif goverment  secara langsung dan tidak langsung kita juga harus berbicara tentang birokrasi perwakilan. Karena tidak ada birokrasi yang hampa terhadap politik.
Dalam rangka membangun birokrasi pemerintah daerah masa depan yang demokratis, maka prinsip-prisnip unformitas dan sentralisasi birokrasi harus  diganti dengan prinsip–prinsip birokrasi demokratis.  Meminjam Heckscher dan Donellon (1994), bahwa bentuk organisasi birokrasi masa depan adalah apa yang mereka namakan Post Bureaucratic Organixation, yaitu organisasi birokrasi yang tidak secara absolut menggunakan konsepsi Weberian.  Bentuk organisasi birokrasi masa depan tidak hanya menempatkan diri kohirensi internal dan pemusatan kekuasaan, tetapi juga memusatkan pada interaksi eksternal dan interaksi sosial yang berhubungan dengannya.
Birokrasi perwakilan dalam kontekas desentralisasi, meminjam Bacracah, bahwa menempatkan kekuasaan bukan sebagai satu-satunya alat yang ampuh untuk melaksanakan mekanisme birokrasi tanpa diimbangi kewenangan melalui persuasi dan dialog. Powering tidak lagi menjadi kunci utama mengendalikan mesin birokrasi pemerintah tanpa harus diimbangi dengan cara-cara yang berisfat empowering (Bacrachh, 1992). Hal ini sejalan dengan pikiran Sthepen H. Rhinesmith, dalam Manager Guide to Globalization, 1996. ia mengatakan bahwa birokrasi yang tertutup dan centeralized cenderung menghasilkan kelangkaan open people di dalamnya.  Oleh sebab itu upaya mereformasi birokrasi pemerintah yang mendasar adalah mengubah mindset (birokrasi terhadap kekuasaan) dan perilaku dari para pelaku birokrasi publik.

F. Birokasi Pemerintah sebagai Mesin Pelayanan Publik
Dalam sistem ketatanegaraan maupun dalam disiplin ilmu sosial politik, bahwa birokrasi pemerintah ada karena untuk melayani masyarakat, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan aspirasi dan tingkat kebutuhannya. Pelayanan publik merupakan roh atas terbentuknya sebuah pemerintahan, maka menjadi ironi kemudian jika pemerintah hanya melayani dirinya sendiri.
Pelayanan publik merupakan sistem yang terintegrasi dalam tatanan kebijakan pemerintah, oleh sebab itu isu pelayanan publik menjadi isu sentral akhir-akhir ini, apalagi dalam konteks pemekaran wilayah dan otonomi daerah. Dimana tujuan utama  sistem desentralisasi adalah menciptakan pelayanan publik yang efektif dan afisien. Pelayanan publik tidak hanya diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah akan tetapi dewasa ini, pelayanan publik juga dikelola oleh pihak pemodal/swasta yang tentunya berorientasi pada keuntungan (bussiness oriented)[8].
Pelayanan publik terutama yang menyangkut pelayanan dasar (hak-hak dasar) seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, jaminan sosial, ataupun identitas warga yang harus ”diproteksi” dan diselenggarakan oleh negara atau menjadi tanggung jawab negera sebagai bentuk pertanggung jawaban dari adanya kontrak sosial (rakyat-negara), kini telah bergeser dikelola oleh pihak swasta/pemodal[9]  Pelayanan publik sebagai wujud nyata dari kebijakan pemerintah, maka spirit dalam kebijakan tersebut sudah semestinya mengedepankan pemenuhan aspirasi dan tuntutan masyarakat.
Hal senada juga dikemukan oleh Budiman Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan.Pelayanan menurutnya sesuai dengan  life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun (Budiman Rusli, Pelayanan Publik di Era Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 Juni 2004).
 Namun demikian dari pendapat tersebut harus dipahami bahwa pelayanan itu merupakan sebuah proses berdasarkan tingkat kebutuhan. Dan dalam konteks birokrasi pemerintahan, bahwa semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak kebutuhannya serta semakin kompleks persoalan yang dihadapi, dan pemerintah ada untuk memfasilitasi dan bahkan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara.
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti ini itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang ”melayani” bukan yang ”dilayani”. Oleh karena itu dibutuhkan formulasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan ”pelayan” dan yang ”dilayani” ke pengertian sesungguhnya[10].
Dengan demikian pelayanan publik adalah  pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh birokrat sebagai penyelenggaran birokrasi pemerintah.  Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misal kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Osborn dan Plastrik mencirikan pemerintahan (birokrat) sebagaimana diharapkan di atas adalah pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, oleh karena itu dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisiensi[11] 
Sebagaimana yang tercantum dalam klausul kebijakan desentralisasi, bahwa otonomi daerah dimaksudkan untuk mempermudah proses pelayanan publik dan menciptakan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk mengartikulasikan dan merumuskan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat daerah.
Secara teoritis, tujuan birokrasi memberikan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
1.      Transparansi beuracatic, yakni pelayanan birokrasi yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan
2.      Akuntabilitas beuracatic, yakni birokrasi dalam memberikan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.      Konditional beuracatic, yakni birokrasi memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; tatan dan sistem birokrasi harus respect dengan persolan masyarakat.
4.      Partisipatif beuracatic, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5.      Birokrasi Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain
6.      Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Keenam point yang berkaitan dengan kualitas kinerja birokrasi pemerintah di atas, secara eksplisit ingin menekankan kepada para penyelengggara pelayanan publik bahwa memberikan pelayanan bukan hanya sekedar ”melayani” akan tetapi prinsip-prinsip yang substantif harus di terjemahkan dalam setiap bentuk layanan tersebut, sehingga masyarakat sebagai penerima layanan mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan katalian kepuasan atas kualitas layanan yang diberikan (dalam hal ini pemerintah atau birokrat sebagai penyelenggara layanan publik).Dimana keenam point tersebut menjadi pijakan utama oleh pemerintahan daerah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Deskripsi dari kualitas layanan publik yang prima, tentu saja tidak parsial, hanya menekankan pada satu satu aspek tanggungjwab saja, akan tetapi akselerasi antara kemauan pemerintah (welling ness government) dan kapasitas (government capacity) dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai pelayanan publik merupakan kunci utama untuk mendapatkan hasil layanan yang baik (public goods).  Oleh sebab itu untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, maka sangat diperlukan beberapa unsur penting layanan publik yang sekaligus yang menggambarkan karakteristik suatu produk layanan antaralain; Pertama, kinerja  (performance) yaitu berkaitan dengan kemauan dan optimalisasi peran aktor dan institusi (pemerintah/birokrat) dalam memberikan berbagai bentuk layanan kepada masyarakat dengan berpijak pada enam (6) prinsip tersebut diatas; ( transpransi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak,  serta keseimbangan hak dan kewajiban).
Kedua, keandalan (reliability), yaitu suatu bentuk layanan publik tidak hanya sekedar memberikan layanan kepada masyarakat akan tetapi, jenis dan bentuk layanan yang diberikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengeluh atas layanan yang diberikan. Dengan katalain bahwa suatu layanan yang diberikan harus bisa menjamin kepuasan masyarakat. Ketiga, mudah dalam penggunaan(ease of use), yaitu berbagai bentuk layanan yang diberikan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan dan menikmati layanan tersebut, sehingga layanan tersebut efektif diterima oleh masyarakat sebagai pengguna (end user). Keempat, estetika (esthetics), bahwa sebuah bentuk layanan publik sangat penting untuk memasukan unsur estetika, karena dengan unsur tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima  bentuk layanan tersebut. Artinya bahwa estetika tentu saja bukan hanya terletak pada bentuk barang yang disajikan akan tetapi cara melayani-pun dibutuhkan estetika yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memudahkan penerimaan suatu bentuk layanan publik.
Seperti halnya yang dikemukakan oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman dan dikutip dalam Reformasi Pelayanan Publik, bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan publik mengacu pada pengertian pokok:
1.      Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk;
2.      Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.[12]
Jadi dalam konteks otonomi daerah, maka birokrasi adalah pelayanan publik, merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Birokrasi publik adalah pelayanan yang memberikan kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku dan agama. Oleh sebab itu agar  birokrasi pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan berkualitas, maka pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya memiliki sistem manajemen pelayanan yang berkualitas pula. Sehingga indikator penting yang dapat dilihat dalam pelayanan publik di bidang kesehatan antaralain:
1.      Adanya komitmen dari manajemen pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik,
2.      ketersediaan pengetahuan dan kepahaman tentang manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani;
3.      kemampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan pelanggan;
4.      optimalisasi pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna mendukung sistem pelayanan;
5.      kemampuan membangun learning organization, learning by the individuals dalam organisasi;
6.      adanya kesesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan;
7.      kecukupan sumber daya dan dana;
8.      ketepatan sistem pengharagaan dan balas jasa bagi karyawan;
9.      ketepatan mengadopsi prisnisp manajemen kualitas kedalam organisasi;
10.  ketepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan (masyarakat sebagai yang dilayani) baik internal maupun eksternal;
11.  ketepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama.
           
            Demikian halnya yang dikemukakan oleh Fitzsimmon dalam Lijan Poltak Simanjutak, berpendapat bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu relaibility yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen (Fitzsimmon dalam Lijan Poltak Simanjutak; reformasi pelayanan publik, hal;7).

G. Skema Birokrasi Publik yang Responsif
            Lembaga publik yang sulit melakukan reformasi adalah birokrasi. Padahal, pasca reformasi, banyak hal yang telah perubahan, khususnya pada ranah demokrasi, politik dan  developmentalisme, namun hingga saat ini kita masih merasakan bahwa birokrasi masih seperti yang dulu. Birokrasi yang lambat, berbelit-belit, mahal dan kaku.  Sangat beralasan bahwa birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Konsekuensinya, para pelayan publik ini harus mampu mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas
            Berbagai persoalan yang “menyerang” birokrasi publik kita (bureaupatology) kini bisa dikatakan sangat parah. Ibarat manusia yang terserang kanker ganas, ia harus segera dimasukkan ke dalam ruang operasi untuk segera dibedah dan dibuang penyakitnya sesegera mungkin karena jika tidak dilakukan, ia akan segera mati. Salah satu penyakit birokrasi publik yang harus segera dihilangkan adalah penyakit “tidak responsif
            Birokrasi publik tidak memiliki daya tanggap yang cepat dan kepedulian yang tinggi terhadap berbagai keluhan dan kritikan dari masyarakat yang notabene menjadi kliennya dalam proses pelayanan publik. Keluhan dan kritikan dari masyarakat sering diabaikan birokrasi publik. Lihatlah berbagai kritikan dan keluhan masyarakat yang sering dimuat diberbagai media (cetak dan elektronik), apakah sudah ada yang ditanggapi aparat birokrasi kita? Jika ada berapa banyak perbandingannya antara keluhan dan tanggapan? Sangat sedikit sekali.
            Aparat birokrasi publik seharusnya menempatkan masyarakat pada posisi segalanya. Menjadikan rakyat sebagai “raja” dan dirinya sebagai “abdi” sepertinya memang terkesan ekstrem. Tapi, memang inilah yang harus dipahami jika menginginkan birokrasi publik yang responsifAda beberapa hal berkenaan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan: moralitas birokrat, sistem, dan prosedur pelayanan serta sistem penghargaan dan sanksi. Tentu di luar itu masih banyak lagi agenda yang harus dilakukan, baik dalam perspektif politik maupun ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya.
            Pertama, moralitas birokrat. Untuk memperbaiki moral ini satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan pemahaman (tidak sekadar pengetahuan) para aparat birokrasi terhadap kewajibannya. Pelatihan-pelatihan untuk birokrasi harus di-setting tidak hanya sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu tetapi juga harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaanPara aparat birokrasi tidak hanya perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang hanya berorientasi pada IQ (intelligence quotient) atau kemampuan otak dan EQ (emotional quotient) atau kemampuan mengelola emosi, tetapi yang lebih penting adalah materi pelatihan yang berorientasi pada SQ (spiritual quotient) atau kematangan spiritualitas (keberagamaan). Kematangan spiritualitas ini menjadi sangat penting mengingat hanya inilah yang dapat membentengi para aparat birokrasi dari perilaku yang korup.
            Adanya keluhan masyarakat/pelanggan yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan pejabat publik (birokrasi) merupakan suatu indikator pelayanan pemerintah dianggap masih lamban, kurang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, kurang terbuka, kurang efisien, dan sering melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, sering terjadi protes keras, unjuk rasa dan sebagainya dari masyarakat/publik; yang mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dan krisis kewibawaan pejabat publik di mata masyarakat.
            Kedua, sistem dan prosedur birokrasi. Selama ini sistem dan prosedur pelayanan yang diterapkan birokrasi adalah sistem dan prosedur yang dirasakan rumit dan berbelit-belit oleh masyarakat. Walaupun para pejabat menganggap sistem dan prosedur itulah yang baik dan pas, tetapi lagi-lagi yang merasakan adalah masyarakat yang menggunakan sistem dan prosedur itu. Semangat debirokratisasi yang pernah muncul harus segera direalisasikan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakatMenurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan. Karena itu, birokrasi yang baik harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: spesialisasi, organisasi yang hierarkis, sistem aturan (system of rules), impersonality, struktur karier, dan efisiensi.
            Ketiga, sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). Sistem penghargaan dan sanksi dalam birokrasi publik sangat tidak jelas dan tidak adil. Aparat tingkat bawah yang notabene selalu berhadapan dengan masyarakat tidak pernah menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Penghargaan selalu untuk atasannya, yang terkadang tidak tahu-menahu tentang apa yang sudah dilakukan bawahannya.
            Sebaliknya, sistem sanksi yang diberikan juga tidak jelas. Kemalasan dan ketidakdisiplinan birokasi publik kita sangat tinggi. Tapi, mereka tidak mendapatkan sanksi yang dapat mengubah perilaku mereka. Bagaimana mereka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal jika hadir di kantor saja tidak, yang rajin datang ke kantor saja sering tidak memberikan pelayanan yang maksimal tersebut. Inilah salah satu penyakit birokrat kitaOleh sebab itu, sistem penghargaan dan sanksi ini harus dibuat secara adil sesuai dengan prinsip equal work equal pay(siapa yang kerja baik akan mendapatkan gaji yang banyak). Di samping itu, perlu pula dibentuk sistem penilaian yang jujur dan profesional

H. Representasi Birokrasi: melayani Tuntutan Masyarakat
            Selain tuntutan untuk mengembangkan birokrasi yang netral seperti disampaikan di atas, wajah birokrasi di Indonesia juga dituntut untuk mampu merepresentasikan karakteristik masyarakat yang diwakilinya. Ide tentang representasi birokrasi ini sudah cukup banyak berkembang di negara-negara Barat. Pada tahun 1944 misalnya, Donald Kingsley melakukan kajian di Inggris yang menyimpulkan tentang pentingnya keterwakilan semua kelas sosial dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil di Inggris. Dala sejarah pemikiran tentang birokrasi, David Levitan (1946) juga mengemukakan pentingnya representasi dalam tubuh birokrasi di Amerika Serikat. Dari gagasan ini kemudian Reformasi kepegawaian di Amerika Serikat juga mengadopsi pentingnya keterwakilan dalam birokrasi, karena semakin beragam komposisi pegawai dalam sebuah instansi akan semakin meningkatkan penerimaan masyarakat.
            Kajian mengenai representasi birokrasi selanjutnya dilakukan oleh Jessica Sowa & Sally Selden (2003) yang mengemukakan bahwa semakin beragam komposisi pegawai dalam birokrasi (semakin mencerminkan karakteristik demografis dan sosial masyarakat) maka birokrasi akan semakin responsif terhadap keinginan publik sebagai target pelayanan. Dalam kondisi ini, maka kualitas proses pelayanan publik juga akan semakin meningkat karena adanya keterikatan emosi antara pemberi pelayanan dengan masyarakat yang dilayani.
Menurut Jessica Sowa & Sally Selden, setidaknya terdapat 2 macam birokrasi perwakilan yaitu:
1.      Birokrasi perwakilan aktif yang ditandai oleh proses perekrutan yang mempertimbangkan komposisi penduduk, selanjutnya birokrat akan bekerja khusus melayani segmen masyarakat yang diwakilinya.
2.      Birokrasi perwakilan pasif, yang dicirikan oleh proses perekrutan yang memperhatikan komposisi demografi penduduk yang diwakili, tetapi setelah terpilih, birokrat tidak secara spesifik bekerja untuk melayani kelompok masyarakat yang diwakilinya.
Kajian yang dilakukan oleh Sowa dan Selden, menunjukkan bahwa model birokrasi perwakilan cenderung berubah dari birokrasi perwakilan pasif menuju birokrasi perwakilan aktif yang didorong oleh tiga faktor, yaitu latar belakang birokrat, nilai-nilai yang dianut, dan pengalaman birokrat.
Pendapat lain tentang representasi birokrasi disampaikan oleh F Cardoso Gomes, 1995 yang mengemukakan bahwa representatif birokrasi merupakan sebuah affirmative action yang menekankan pada perlunya sebuah organisasi memperhatikan perwakilan proporsional berdasarkan presentase penduduk dari masing-masing kelompok masyarakat. Representative birokrasi mendasarkan cara merekrut, mempekerjakan, dan mempromosikan pegawai sesuai dengan komposisi masyarakat.
Selain itu, D Waldo, 1995 juga mengemukakan bahwa representative birokrasi adalah birokrasi yang mencerminkan keadaan dan komposisi masyarakat, baik dari segi geografis, klas, etnis, dsb. Representative birokrasi dianngap sebagai langkah untuk mewujudkan nilai sosial dalam birokrasi publik yang lebih terbuka, sensitif, serta partisipatif. Dengan adanya tuntutan agar wajah birokrasi lebih representatif sesuai karakteristik masyarakat yang diwakilinya ini, ternyata juga menimbulkan masalah lain, salah satunya, hal ini berakibat pada munculnya dilema gagasan representasi birokrasi denagn  prinsip meritokrasi yang menginginkan prosefionalisme para birokrat dalam melaksanakan tugasnya.
Beberapa kajian tentang representasi birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa faktor etnisitas sangat diperhitungkan dalam menentukan proses rekrutmen dan penempatan jabatan birokrat. Misalnya studi yang dilakukan oleh Thomas Didimus Dagang di Kupang menunjukkan bahwa ada dominasi etnis tertentu (Sabu dan Atoni Meto) dalam proses rekrutmen dan penempatan jabatan birokrat (Dagang, 2004).
Contoh kasus tentang representasi birokrasi juga dapat dilihat di Provinsi Maluku tepatnya di Ambon. Pasca konflik 1999 di Maluku, terjadi segregasi sosial yang sangat atajam antara kelompok muslim dan kristen. Segregasi sosial yang sangat nampak pada pemisahan lokasi tempat tinggal penduduk islam dan kristen ini juga berpengaruh pada model pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam pelayanan dan sekaligus sebagai media manajemen konflik, proses rekrutmen birokrasi kemudian mengadopsi prinsip perwakilan yang memperhitungkan keseimbangan komposisi jumlah pegawai yang beragama islam dengan kristen (Umasugi, 2006).

I. Posisi dan Model Birokrasi Pemerintahan Daerah Otonom
Permasalahan dalam mewujudkan birokrasi yang netral di Indonesia hanya dapat diatasi jika kita telah mampu mengambil langkah kebijakan yang jelas dalam mengambil posisi model birokrasi yang akan kita anut. Selama ini, ada dua macam model birokrasi yang berkembang luas, yakni model klasik Eropa, dan model klasik Amerika yang telah mengalami beberapa perubahan.
Pertama, Model Birokrasi Netral Murni. Model ini yang banyak dianut adalah model Eropa yang menekankan pada prinsip netralitas birokrasi. Dlam model ini proses rekrutmen, promosi, dan depromosi birokrasi menjadi urusan internal birokrasi, dan tidak boleh dipengaruhi oleh sikap atau keputusan politisi. Dengan model ini maka birokrasi dapat menjaga prinsip profesionalisme dan keahlian (meritokrasi) birokrasi. Sementara kelemahannya birokrasi dimungkinkan menjadi tidak terkontrol, oligarkis, dan tidak mengacu pada kemauan demokrasi. Dalam kondisi ini maka tesis Etzioni-Halevi tentang birokrasi menjadi dilema bagi demokrasi sangat mungkin terwujud.
Kedua, Model Loyalitas Politik BirokrasiModel kedua adalah model yang dianut Amerika yakni model birokrasi semi spoil. Dalam model ini proses rekrutmen, promosi, dan depromosi birokrasi dibedakan pada dua lapis:
1)      Pada lapis elit (policy maker), pada lapis ini proses rekrutmen, promosi, dan depromosi ditentukan oleh mekanisme politik, atau melalui penunjukan oleh Kepala Pemerintahan.
2)      Pada lapis birokrasi menengah ke bawah, proses rekrutmen, promosi, dan depromosi birokrasi menjadi urusan internal birokrasi dengan mengedepankan standar profesionalisme atau keahlian.
Melalui mekanisme yang demikian, maka kelebihannya adalah birokrasi dapat diarahkan oleh politisi yang telah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi, namun kekurangannya birokrasi menjadi bisa dimanipulasi/dikendalikan untuk kepentingan parpol jika tidak dikontrol dengan mekanisme pengawasan yang lain.
Berangkat dari dua model pengorganisasian birokrasi di atas, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengembangkan satu model birokrasi sendiri yang mengkombinasikan antara dua model di atas. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, birokrasi dijaga tetap netral dengan mengacu pada prinsip meritokrasi, tetapi pada level top politisi didukung oleh lembaga sekretariat politik yang direkrut secara politik tanpa sistem karier. Melalui model ini, maka diharapkan birokrasi bisa tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sementara dilema antara birokrasi dan demokrasi dapat dijembatani dengan kehadiran sekretariat politik (staf khusus) yang dipilih secara politis, tetapi juga mempunyai keahlian khusus sehingga dapat mengimbangi profesionalisme birokrasi.

J. Peluang Ekonomi; Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Dalam perspektif ekonomi, pemekaran wilayah (dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah), dapat dijadikan sebagai pintu masuk dalam penataan dan pembangunan daerah, dimana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Dua kewenangan yang saling beririsan tersebut adalah peluang bagi daerah otonom untuk  menyusun perencanaan yang berperspektif lokal (aspiratif/sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah). hal inilah yang di rekomendasikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 serta UU No. 25 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda;
  2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda
  3. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat.
Peyusunan rencana pembangunan daerah, merupakan pijakan dan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menata dan membangun daerah. selama ini banyak daerah-daerah di Indonesia (hasil pemekaran dan otonomi), yang terjebak pada  aspek politis, yaitu rencana pembangunan daerah yang lebih mengedepankan kepentingan politik rezim yang berkuasa ataupun rezim partai dan cenderung mengesampingkan aspek kesejahteraan masyarakat secara umum.  Sehingga dalam dokumen rencana pembangunan tersebut hanya berisi daftar isian proyek yang akan dibagi-bagikan sesuai kepentingan politik rezim.
Faktor gagalnya  pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bila ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan daerah, antaralain: pertama,  ketidak mampuan pemimpin dan pemerintahan daerah dalam memetakan  berbagai potensi yang ada di daerah (  modal alam, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial) sebagai rumusan dalam menyusun rencana pembangunan. Kedua, birokratisasi (bad governance) dalam memberikan pelayanan kepada investor untuk membagun kerjasama pada bebagai bidang. Ketiga, proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang masih menggunakan pendekatan top down. Keempat, perilaku KKN masih menggeliat dalam birokrasi pemerintahan daerah.  Kelima,  pemerintah daerah  belum memposisikan desa dan kawasan pinggiran sebagai basis pertumbuhan ekonomi, karena selama ini, ada kecenderungan daerah pemekaran dan daerah otonom, menempatkan kota sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Keenam,  inkonsistensi program pemerintah pusat terhadap daerah, yang ditandai banyak prgram-program yag bersifat sektoral yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui masing-masing departemen, dimana program-program tersebut banyak yang tidak relevan dengan kebutuhan dan visi pembangunan daerah.
Bila ditinjau dari aspek keuangan daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Artinya bahwa, sudah saatnya pemerintah pusat, tidak lagi melakukan proyek sektoral, akan tetapi bersama-sama pemerintahan daerah mengakselerasikan  berbagai program pembangunan yang berkelanjutan, sehingga konsep tesebut dapat meminimalisir terjadinya politisasi rencana pembangunan daerah.
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa; kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.
Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
  1. pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah;
  2. dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah

K.  Penutup
            Uraian-uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa, pertama, birokrasi akan selalu terkait dengan politik dan kekuatan politik; dalam hal ini politik diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan, sedangkan kekuatan politik adalah semua agresi politik yang berwujud partai politik. Untuk menghindari axioma politik yang menya-takan bahwa "jika birokrasi lemah, maka kekuatan politik bisa kuat dan sebaliknya, bila kekuatan politik lemah, maka birokrasi akan menjadi kuat", maka kedua-duanya perlu diberikan peran yang lebih aktif. Artinya kita tidak ingin bersikap terlalu dikotomis dalam melihat antara peran administrasi/ birokrasi dengan peran kekuatan politik. Sebab jika birokrasi hanya diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan politik tanpa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, dikawatirkan mereka tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa ikut memiliki segala kebijakan yang diembankan kepadanya untuk diimplementasikan. Karenanya kadang muncul perilaku birokrat yang birokratis, menghambat, sabotase, frustasi, inefisiensi dan sebagainya.
            Kedua, birokrasi pemerintah perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar muncul perasaan tanggung jawab dan sekaligus akuntability, responsibility terhadap serta bisa meneguhkan posisi birokrasi di hadapan mereka. Dan untuk menghindari munculnya the authoritarian birokrasi, maka kontrol yang kuat harus benar-benar dilakukan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada juga dari lembaga legislatif agar birokrasi pemerintah tidak merasa kebal kritik, merasa tidak pernah salah, arogan dan sebagainya.
            Ketiga, Upaya menata ulang birokrasi atau dengan katalain mereformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. Beberapa poin berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi. Dimana pada langkah internal: 1) Meluruskan orientasi. Artinya reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat. 2) Memperkuat komitmen, yaitu tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.3) Membangun kultur baru, yaitu kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit -belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.4)Rasionalisasi, yaitu struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi. 5) Memperkuat payung hukum; upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan. 6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Artinya semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.
            Keempat reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perlu dilakukan: a) Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pembagian sumber daya yang memadai.  Karena selama ini pendapatan keuangan negara ditarik ke pusat, sekarang sudah dimulai dan harus terus dilakukan distribusi lokal. Karena terdapat kesenjangan dalam sumber daya lokal, makapower sharing mudah dilakukan tapi reventte sharing lebih sulit dilakukan. b) Untuk memenuhi otonomi, perlu kesiapan daerah untuk diberdayakan, karena banyak urusan negara yang perlu diserahkan ke daerah. Kecenderungan swasta berperan sebagai pemain utama, tentu memberi dampak kompetisi berdasarkan profesionalitas.
            Kelima, melakukan upaya eksternal dalam menata lang birokrasi, antaralain: 1) Komitmen dan keteladanan elit politik; yaitu reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpinpemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat. 2) Pengawasan masyarakat; bahwa reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi.
            KeenamSukses atau gagalnya penataan pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat, cukup terkait dengan kemampuannya untuk mengambil jarak terhadap kepentingan politik elit/rezim/partai politik. Bahwa sangat penting bagi pemerintahan daerah untuk memposisikan diri sebagai institusi profesional yang pro terhadap kesejahteraan rakyat dengan memasukan  dua konsep strategis dalam dokumen rencana pembangunan daerah, yaitu pro poor dan pro growth.


Daftar Bacaan:
Abdulah Wahab, Solihin, Dr.,M.A., 2001, Analisisi Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implemnetasi Kebijakasanaan Negara, Jakarta, PT Bumi Aksara
Annual Report, 2001-2002, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, Yogyakarta; IRE Press.
Budiman, Arif, 2001, Negara dan Masyarakat Madani, dalam St. Sularto (ed), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal; 30-42.
Eko, Sutoro, 2003, Transisi Demokrasi Indonesia : Runtuhnya Rezim Orde Baru, Yogyakarta, APMD Press.
           
Eko, Sutoro, 2004, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, APMD Press
Gaffar, Afan, 1999, Politik Indonesia ; Transisi Menuju DemokrasiYogyakarta ; Pustaka Pelajar.
Miftah Thoha, Prof, DR, MPA, 2003,  Birokrasi & politik Indonesia, Jakarta, PT Raja
             Grafindo Persada.
Mohtar Masoed, DR, 1997, Politik, Birokrasi dan pembangunan,  Jogjakarta, Pustaka Pelajar
           
Poltak Sinambela, Lijan, Dr, M.M., M.Pd., dkk, 2008,  Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta, PT Bumi Aksara.
Winarno, Budi, Prof, Dr, MA,. 2007, Kebijakan Publik;Teori dan Proses, Yogyakarta, Medpress (Anggota IKAPI).
.
           
Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 8 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT






[1] Secara epistimilogi, kata otonomi berasal dari bahasa latin yaitu autos yang berarti berdiri sendiri dan namos yang berarti aturan. Bila diterjemahkan secara harafiah maka otonomi merupakan zelfwetgeving yaitu pemerintahan sendiri. Sedangkan secara terminologi, otonomi merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam menyelenggarakan membuat dan melasanakan berbag ai bentuk kebijakan dan pelayanan publik.
[2] (H. Syaukani, HR, dkk, dalam Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, hal 172-173
[3] Sebagaimana yang di mandatkan dalam UU No.32/2004 yang salah satu klausul pentingnya adalah adanya pemilihan kepala daerah secara lansung oleh masyarakat. Pada aspek ini terbukanya arena kontestasi politik yang demokratis, sehingga masyarakat dapat memilah dan memilih pemimpin yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik (public goods
[4] (Baca Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, hal  174-175).
[5] Keempat hal itu diperlukan oleh daerah sebab dalam kebijakan otonomi  daerah (UU No.32/2004), yang menekankan pada daerah yang otonomi pada wilayah kabupaten/kota, memberikan batasan-batasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Dan wewenang yang tidak di limpahkan ke pemerintah otonom adalah mencakup bidang-bidang seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman (Baca UU No. 32/2004, klausul yang menjelaskan tentang beberapa kewenangan daerah dan kewenangan pemerintah pusat dalam otonomi daerah).
[6] dalam konsep kebijakan  otonomi daerah, dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; undang-undang pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud, antaralain mencakup nama, cakupan wilayah, batas kota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintah, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen serta perangkat daerah. Selanjutnya dalam ayat 3 pasal 4 menyebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Ayat 4; pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan
[7] pemakaran wilayah sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No.32 tahun 2004, merupakan proses pemisahan dan atau pembagian satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dengan memenuhi empat syarat, yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 5 ayat 2 UU No.32/2004; syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (ayat 3); Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD  provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (ayat 4); Syarat teknis sebagaimana yang dimaskud, meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. (ayat 5) syarat fisik sebagaimana dimaksud, meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan satu provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan)
[8] Dalam studi kebijakan publik, pelayanan publik merupakan bahasan yang paling utama, sebab berbicara mengenai kebijakan (kebijaksanaan publik) berarti berbicara mengenai tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar, yang bermuara pada pemenuhan akan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan yang proporsional dan profesional. Hal ini tentu saja berangkat dari konteks kekinian bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (LP. Sinambela, Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, Edisi Desember 1992, hlm. 198).
[9] (Luthfi J Kurniawan; koordinator badan pekerja Malang Corruption Wact; Pelayanan Pulik Bukan Untuk Publik).
[10] Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual, menurut Kotler dalam Sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Samapara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000. hal. 8). Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan  adalah  suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam  interaksi langsung antar seseorang dengan oranglain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan (J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 781-782).

[11] (David Osborne, Peter Plastrik, memangkas birokrasi; lima strategi menuju pemerintahan wirausaha, Terjemahan Abdul Rosyid & Ramelan, Jakarta: PPM, 20040, hlm. 322-323).
[12] (Dr. Lijan Poltak Sinambela, dalam Reformasi Pelayanan Publik, hal 13-14).